SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang. (Freepik)
Solopos.com, JAKARTA–Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) mengelontorkan pendanaan syariah sebesar Rp10 miliar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun ini.
Tujuan program itu untuk mengakselerasi pembiayaan bagi usaha mikro di Indonesia. Pendanaan syariah bagi UMKM Indonesia diberikan melalui program Entrepreneur Financial Fiesta (EFF) 2024.
Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kewirausahaan KemenKopUKM Edhi Kusdiyarwoko Dwikuncono mengatakan EFF 2024 hadir untuk memberikan dorongan baru bagi perkembangan UMKM di Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk mendukung para wirausaha dengan akses pembiayaan yang lebih mudah dan pendampingan yang holistik,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (8/2/2024).
“Kami berkomitmen untuk mendukung para wirausaha dengan akses pembiayaan yang lebih mudah dan pendampingan yang holistik,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (8/2/2024).
Menurut Edhi, seperti dilansir Antara, salah satu solusi yang ditawarkan dalam program EFF 2024 yakni keamanan pembiayaan (securities crowdfunding) yang akan diwadahi melalui platform online LBS Urun Dana.
Sementara itu, lanjutnya, LBS Urun Dana merupakan platform securities crowdfunding yang berbasis syariah dan telah diizinkan, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain memberikan pembiayaan, program yang diinisiasi oleh Kemenkop UKM juga menyediakan webinar dan kelas mentoring untuk meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia agar bisa naik kelas.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Rabu (7/2/2024) mengatakan akses pembiayaan kredit untuk UMKM di Indonesia menjadi yang terendah di Asia.
“Di Asia kita ini baru sekitar 21 persen, bandingkan misalnya China, dan Jepang itu sudah 60 persen, Korea malah di atas 80 persen,” katanya. Ia menilai hal itu dikarenakan mekanisme pemberian kredit di Indonesia masih menggunakan sistem kolateral yang membutuhkan jaminan atau agunan untuk mendapatkan persetujuan dana.
Di sisi lain, Teten Masduki menginginkan para pelaku industri menggandeng UMKM untuk menjadi pemasok. Hal ini dikarenakan dibandingkan dengan negara maju, serapan UMKM Indonesia terhadap industri masih sangat rendah, hanya sekitar 4,1 persen.
“Baru sekitar 4,1 persen UMKM kita yang sudah terhubung ke industri, tapi kalau ke Jepang, ke Korea itu industri otomotifnya spare part-nya buatan UMKM,” katanya di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut para UMKM harus bisa meningkatkan kualitasnya, dan saat ini pihaknya sudah menyiapkan strategi yang bisa membantu para UMKM untuk naik kelas, sehingga diharapkan ke depan para pelaku usaha mikro tersebut bisa menjadi pemasok ke industri besar.
“Jadi yang besar itu jangan bersaing dengan yang kecil, tapi yang besar itu justru produknya ditopang oleh yang kecil,” ujarnya.