SOLOPOS.COM - Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP). (bulog.go.id)
Solopos.com, JAKARTA–Beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) –dulu disebut beras operasi pasar– akan tetap disalurkan meski bantuan pangan dihentikan sementara hingga akhir Pemilu 2024.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan program penyaluran beras SPHP tersebut harus tetap dijalankan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, serta memastikan ketersediaan stok beras di pasaran.
“Saya sudah sampaikan ke Dirut Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras kepada masyarakat dari 8 sampai 14 Februari,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (8/2/2024), seperti dilansir Antara.
Tetapi, lanjut dia, kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan. “Karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Tetapi, lanjut dia, kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan. “Karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Arief memastikan baik program beras SPHP maupun bantuan pangan yang disalurkan oleh pihaknya sama sekali tidak memiliki kepentingan politik di Pilpres 2024.
Menurut dia, penyaluran tersebut justru ditujukan untuk menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Lebih lanjut, Arief menyampaikan bantuan beras SPHP terbukti turut membantu perekonomian nasional untuk tetap menjaga inflasi di level rendah yakni hanya 2,57 persen, serta membantu masyarakat menengah ke bawah untuk tetap bisa membeli beras.
Sebagai informasi, harga beras SPHP di zona 1 yakni Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, serta zona 3 Rp11.800 per kilogram.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pada Rabu (7/2/2024) mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Arief mengatakan penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.
“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief.