SOLOPOS.COM - Ilustrasi perumahan. (Ilustrasi/Solopos Dok)
Solopos.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) memproyeksikan penjualan rumah tumbuh sekitar 11 sampai 12 persen pada 2024. Keyakinan tersebut didorong oleh adanya stimulus dari pemerintah.
Stimulus itu mulai dari kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga harga rumah Rp5 miliar, insentif biaya administrasi pengurusan rumah murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp4 juta, pelonggaran rasio LTV/FTV kredit/pembiayaan properti menjadi maksimal 100 persen untuk semua jenis properti, serta masih adanya KPR Subsidi dan lainnya.
“Stimulus-stimulus ini yang menyebabkan pertumbuhan penjualan rumah tahun ini kita harapkan mencapai 12 persen,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam BTN Economy Outlook 2024, melalui keterangan di Jakarta, Rabu (31/1/2024) seperti dilansir Antaranews.
Nixon menyebut, beberapa stimulus yang diberikan pemerintah sebagai countercyclical buffer untuk mengatasi dampak penurunan ekonomi masyarakat telah dijalankan dengan baik, sehingga pemulihan ekonomi menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Nixon menyebut, beberapa stimulus yang diberikan pemerintah sebagai countercyclical buffer untuk mengatasi dampak penurunan ekonomi masyarakat telah dijalankan dengan baik, sehingga pemulihan ekonomi menunjukkan perbaikan yang signifikan.
“Hal ini menjadikan sektor properti masih menjadi sektor yang dapat memberikan kontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” ujar Nixon.
Ia melanjutkan, perseroan telah melakukan berbagai transformasi dan semakin dapat diandalkan, cepat, berkualitas, sehingga dapat memenuhi bahkan melampaui harapan para stakeholders perseroan.
Kemudian, inisiatif kredit high yield, perluasan jangkauan bisnis perumahan khususnya segmen emerging affluent, optimalisasi KCP, one stop financial solution melalui pengembangan super apps BTN Mobile, serta Digital Mortgage Ecosystem yang merupakan insiatif strategis untuk mendongkrak kinerja dan memenuhi kebutuhan nasabah.
Beberapa waktu lalu, Chief Economist PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Winang Budoyo mengusulkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) jangka waktu 35 tahun menggunakan suku bunga berjenjang.
“Kami melihat opsi suku bunga berjenjang akan menguntungkan bagi pihak nasabah dan bank, karena secara historis, kemampuan nasabah cenderung akan naik seiring berjalannya waktu,” ujar Winang sebagaimana keterangan yang diterima Jakarta, Senin (8/1/2024).
Ia menjelaskan, skema suku bunga berjenjang berarti setelah melewati periode tertentu, suku bunga akan dinaikkan secara bertahap. Ia mengusulkan kenaikan bertahap dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun.
“Secara historis, kami melihat bahwa dalam jangka waktu 10 tahun, kondisi perekonomian nasabah KPR sudah meningkat dibandingkan pada saat pertama kali mengambil KPR,” ujar Winang seperti dilansir Antaranews.
Adapun, skema KPR 35 tahun saat ini masih dikaji oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang diadopsi dari skema KPR di Jepang yang sukses dengan sistem perumahannya.
Rencana skema KPR 35 tahun juga merupakan langkah pemerintah secara bertahap menuju zero backlog di 2045, dimana angka backlog di Indonesia masih mencapai 12,71 juta unit pada 2021.
Winang menyambut positif rancangan skema KPR flat 35 tahun, yang akan mendongkrak sisi demand karena nasabah akan memiliki cicilan yang lebih rendah.
“Dari sisi pembiayaan, program ini perlu didukung dengan skema yang menunjang kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan,” ujar Winang.