Solopos.com, JAKARTA–Bantuan pangan beras dari pemerintah kembali disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 sebagai upaya menghindari adanya politisasi terhadap program itu.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras kali ini dilaksanakan di kantor pos mengingat saat ini kantor-kantor kelurahan digunakan untuk keperluan pemilu.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
“Pagi ini kita mulai lagi penyaluran bantuan pangan [beras] 10 kg ke masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Pos Sukasari, Bogor yang kebetulan jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari rumah saya,” kata Bayu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/2/2024), seperti dilansir Antara.
Bayu memantau langsung penyaluran bantuan beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan khusus hari ini beras dibagikan melalui kantor pos karena sebagian kelurahan masih menangani kotak-kotak suara setelah pemilu.
“Selanjutnya pelaksanaannya akan kembali lagi nanti di kelurahan,” ujar Bayu.
Bantuan pangan merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga beras yang sedikit mengalami kenaikan karena belum masuk musim panen.
Salah satu penerima bantuan beras, Wawan, 67, warga Kelurahan Muarasari Bogor, menuturkan merasa terbantu karena tidak kesulitan lagi ketika harus mencari beras untuk meringankan kebutuhan pangan keluarganya.
“Alhamdulillah Pak, dengan adanya bantuan pangan beras ini saya merasa terbantu sekali karena tidak perlu susah-susah cari beras lagi pak,” kata Wawan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi seusai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung stok pangan terutama beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Kamis, menyampaikan bantuan pangan beras 10 kilogram yang akan diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) se-Indonesia, merupakan bagian dari program intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi pangan utamanya komoditi tersebut.
“Ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita dan sedikit banyak mampu menarik demand [permintaan] terhadap beras di pasar. Dan ada pula program GPM [Gerakan Pangan Murah] di berbagai daerah,” ucap Arief.
Arief menyebut realisasi bantuan pangan beras yang telah disalurkan kepada sejumlah KPM hingga 7 Februari mencapai 185 ribu ton. Sementara itu untuk Program GPM, lanjut Arief, selama Januari 2024 telah terlaksana sebanyak 429 kali yang tersebar luas di 85 kabupaten/kota.
Sedangkan di Februari Program GPM ditargetkan bisa terlaksana sebanyak 234 kali di 65 kabupaten/kota dan dapat terus bertambah sesuai kolaborasi antara Bapanas dengan pemerintah daerah.
Arief menjelaskan bahwa selama Januari hingga awal Februari produksi dan konsumsi beras tidak seimbang, sehingga jika harga beras di pasaran terbilang tinggi disebabkan harga gabah yang masih tinggi. Namun, dia memastikan bahwa stok beras masih dalam kondisi yang aman.
“Kalau untuk ketersediaan stok, kita pastikan cukup. Tentunya tugas pemerintah adalah menyeimbangkan antara hulu sampai hilir. Nanti saat produksi beras kita berada di 3,5 juta ton atau melebihi itu pada Maret, harga beras bisa akan lebih baik,” jelas Arief.
Arief menuturkan pemicu harga beras sekarang sulit menyamai seperti dua tahun lalu karena biaya-biaya seperti pupuk, sewa lahan, hari orang kerja, dan sebagainya telah mengalami kenaikan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
