Solopos.com, SOLO–Pasar properti di wilayah Soloraya pada 2023 dinilai tetap tumbuh di tengah tekanan perekonomian global. Menuju 2024, para pengembang tetap optimistis dan menggarap peluang pasar baru.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato menyebut sektor properti menjadi motor utama penggerak pertumbuhan Indonesia. Airlangga menguraikan sepanang semester I/2023, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,17% dengan inflasi di level 3,27%, hal ini diikuti dengan kinerja ekspor yang tetap tumbuh sebesar 3,12 juta.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Airlangga juga mencatat adanya geliat penjualan rumah yang tumbuh 15,11% sepanjang periode tersebut. Angka ini dinilai membaik sesuai sektor properti sempat dilanda ‘badai’ penjualan pada masa pandemi Covid-19.
“Industri properti merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat mendorong perekonomian Indonesia. Kontribusi pada kuartal kedua adalah 9,48% untuk sektor konstruksi dan 2,4% untuk sektor real estate,” tuturnya dalam agenda The International Real Estate Federation (FIABCI) Trade Mission 2023 di Jakarta pada September 2023 lalu sebagaimana dilansir dari Bisnis.com, pada Jumat (29/12/2023).
Kinerja properti juga dinilai tumbuh positif di Jawa Tengah (Jateng), maupun Kota Solo. Sekretaris Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah (Jateng), Eko Rahardjo menyebut sektor properti mulai pulih pada 2023 seusai pandemi.
Dia menambahkan pemulihan bisa dilihat khususnya pada rumah subsidi. Hal ini menurut Eko tercermin rumah subsidi yang melebih target secara nasional. Dia menguraikan target rumah subsidi pada 2023 adalah 220.000 unit sedangkan pencapaian jumlah rumah subsidi sebanyak 227.000 unit.
“2023 Khususnya rumah subsidi dapat dikatakan mulai pulih kembali. Ditandai dengan pencapaian kuota rumah subsidi yang melebihi sebesar 227.000 unit dari target kuota 220.000 unit,” terang Eko pada Jumat.
Lebih lanjut Eko menguraikan ada beberapa wilayah potensial yang dibidik para pengembang properti pada 2024. Menurut Eko, Kabupaten Kendang, Kabupaten Semarang, dan sekitarnya masih prospektif di Jateng.
Di wilayah Soloraya, lanjut dia, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali masih menjadi primadona para pengembang pada tahun depan. Apalagi, setelah diberlakukan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 0% untuk rumah subsidi.
Menurut Eko tantangan sektor properti pada 2024 mendatang adalah kuota rumah subsidi yang bakal dikurangi. Pada 2024 kuota rumah subsidi 166.000 unit. Pihaknya tengah mengupayakan penambahan kuota rumah subsidi , setidaknya sama dengan kuota pada 2023.
Sebabnya dengan jumlah tersebut, menurutnya bakal terjadi over supply dan backlog perumahanan semakin lebar dan tidak tercapai.
“Lumayan [berkurang], diperkirakan akan habis Juli 2024,” kata dia. Ditambah, akad perbankan penyelenggara Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah bisa dilaksanakan mulai 2 Januari 2024.
Penambahan Kuota dan Proses Cepat
Oleh sebab itu, dia memprediksi kuota rumah subsidi bisa saja habis lebih cepat. Maka, dengan adanya penambahan kuota dan proses perizinan yang cepat dan mudah bisa mengembangkan pasar properti. Selain itu, Eko menyebut perlu adanya keberpihakan pemerintah, tidak hanya kepada pembeli rumah subsidi tetapi juga kepada pengembang rumah subsidi.
“Dan di pemerintahan berikutnya diadakan lagi kementerian khusus perumahan terpisah dari pekerjaan umum sehingga pemerintah bisa lebih fokus memperkecil backlog perumahan,” tambah Eko.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Soloraya, Samari, menyebut industri properti berjalan cukup bagus sepanjang 2023. Bagi para pengembang, dia menjelaskan secara produksi berjalan lancar dan mampu terserap semua masyarakat.
“Dari sisi regulator, BP Tapera sendiri target penyalurannya sudah terealisasi 100%,” terang dia.
Untuk 2024, Samari menjelaskan para pengembang memilih wait and see untuk melihat keadaan. Dia menguraikan memang pemerintah mengurangi kuota rumah subsidi di tahun depan menjadi lebih sedikit. Pada 2023, kuota rumah subsidi dari pemerintah mencapai 230.000-an unit setara dengan nilai Rp26,7 triliun, untuk 2024 menjadi 160.000-an unit setara Rp17,3 triliun.
Mengingat kebutuhan rumah cukup tinggi dan backlog perumahan masih sangat besar, Samari menilai perlu ada penambahan kuota rumah subsidi. Sebagaimana diketahui, pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) 100% khusus bagi rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar.
Sementara, beban pajak rumah dengan harga sampai dengan Rp5 miliar ditanggung pemerintah hanya sampai dengan Rp2 miliar. Sisanya, sebesar Rp3 miliar dibayar dengan tarif normal 11%. Selain itu, pembebasan PPN 11% untuk pembelian rumah baru mulai November 2023 hingga Juni 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan stimulus untuk sektor perumahan tersebut dilakukan untuk mendorong permintaan akan rumah. Nantinya hal ini akan mendorong kinerja sektor konstruksi. Pemberian PPN ditanggung pemerintah (DTP) 100% khusus bagi rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar.
Sementara, rumah dengan harga sampai dengan Rp5 miliar, beban pajak yang ditanggung pemerintah hanya sampai dengan Rp2 miliar, sementara Rp3 miliar sisanya dibayar dengan tarif normal 11%. Secara rinci, kebijakan tersebut terbagi menjadi dua fase.
PPN DTP 100% berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024. Sementara pada Juli 2024 hingga Desember 2024, pemerintah masih akan memberikan pembebasan PPN, namun hanya 50%. Artinya, masyarakat hanya perlu membayar PPN sebesar 5,5%. Total anggaran yang diperlukan untuk program PPN DTP senilai Rp3,38 triliun. Di mana Rp0,42 triliun untuk sisa tahun ini dan Rp2,96 triliun untuk 2024.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Soloraya, Maharani, menjelaskan penjualan properti meningkat cukup banyak karena kebijakan ini. Namun ia tidak mengetahui secara pasti berapa persentase kenaikannya. Maharani menjelaskan banyak masyarakat yang memajukan rencana pembelian karena merasa untung dengan subsidi yang ditawarkan.
“Sampai saat ini kurang lebih masih terdata di laporan belum menonjol. Cuma bedanya pembeli justru minta mempercepat dan bahkan mereka malah banyak beli cash,” ujar Maharani beberapa waktu lalu.
Wilayah yang banyak dilirik karena dampak kebijakan ini adalah wilayah Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Sragen. Wilayah tersebut, menurut dia cukup dekat dengan Kota Solo.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
