Solopos.com, SOLO — Wacana kenaikan pajak sepeda motor mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Di satu sisi kenaikan pajak dinilai bisa menjadi solusi untuk mendukung dan membentuk ekosistem kendaraan listrik. Namun di sisi lain wacana itu dinilai memberatkan masyarakat.
Dosen FEB UNS, Taufiq Arifin, mengatakan wacana kenaikan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk langkah pemerintah dalam membentuk ekosistem kendaraan listrik yang merupakan bagian dari green economy.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
“Wacana itu perlu disambut secara positif dengan beberapa alasan,” kata dia, Jumat (27/1/2024).
Alasan pertama, dengan menaikkan pajak kendaraan bermotor, pemerintah dapat merangsang penggunaan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan. Hal itu dapat membantu mengurangi kemacetan dan emisi gas rumah kaca.
Alasan kedua, pajak kendaraan bermotor bisa dianggap sebagai cara pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dari pemilik kendaraan, sehingga menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Alasan ketiga, kenaikan pajak merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendapatan tambahan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik.
Meski demikian, sambungnya, kendaraan listrik yang dianggap sebagai kendaraan ramah lingkungan tidak dapat sepenuhnya mengurangi polusi udara jika proses menghasilkan listrik masih melibatkan bahan bakar fosil.
“Proses produksi listrik juga memerlukan investasi yang besar untuk benar-benar menghasilkan listrik melalui sumber daya terbarukan,” jelas dia.
Sementara itu salah seorang warga Karanganyar, Hartanto, mengaku tidak setuju jika pajak kendaraan bermotor dinaikkan. Jika alasan dari wacana kenaikan pajak kendaraan bermotor itu untuk mendorong peralihan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik, menurutnya kurang tepat.
“Kalau punya motor BBM, apa harus jual lalu tukar dengan kendaraan listrik kan juga tidak semudah itu,” kata dia, Sabtu (27/1/2024).
Kemudian jika alasannya agar beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, menurutnya hal itu juga perlu dilihat dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, secara ongkos, mungkin angkutan umum lebih murah. Namun dari segi waktu dan efektivitas, menurutnya lebih menguntungkan menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor untuk saat ini.
Dia mengatakan jika memang pemerintah ingin mengoptimalkan pendapatan dari pajak kendaraan, untuk saat ini kurang tepat jika ditempuh dengan menaikkan pajak.
“Kondisi ekonomi sekarang juga kurang bagus. Mending kejar saja kendaraan yang pajaknya mati atau tidak dibayar, kan lumayan,” lanjut dia.
Warga pengguna kendaraan bermotor lainnya, Rumiani, juga tidak setuju jika pajak kendaraan bermotor dinaikkan. Alasannya lebih pada kondisi ekonomi.
“Saat ini harga-harga barang naik. Masa pajak kendaraan juga mau naik? Nanti kalau pajak kendaraan naik, harga-harga barang naik lagi karena ada alasan pajak kendaraan sebagai sarana transportasinya naik?” kata dia.
Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan jika pemerintah sedang mencari formulasi titik ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara. Terkait hal itu pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional.
Namun tak lama berselang, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor BBM dalam waktu dekat.
Jodi menjelaskan pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1/2024) merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.
“Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu,” katanya di Jakarta, Jumat (19/1/2024).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
