Solopos.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat komposisi utang pemerintah Indonesia per September 2023 yang mencapai Rp7.891,61 triliun didominasi instrumen utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) hingga 88,86 persen.
“Dari sisi komposisi instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN [Surat Berharga Negara] dengan proporsi mencapai 88,86 persen,” kata Sekretaris Jenderal Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu (DJPPR) Ubaidi Socheh Hamidi dalam acara in talks to community bertema “Learning Cultur, For Better Future: Aktif, Smart, dan Bijak Keuangan” di Jakarta, Kamis (16/11/2023).
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
Berdasarkan data Kemenkeu, total utang pemerintah dalam bentuk SBN per September 2023 mencapai Rp7.012,7 triliun.
Hamidi menyampaikan, dalam pengelolaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan resiko terkendali melalui komposisi yang optimal.
Ia menjelaskan, SBN memiliki fungsi strategis sebagai sistem keuangan terutama karena sifatnya yang aman atau bebas resiko.
Dalam penerbitannya, lanjut Hamidi, SBN dijamin undang-undang menjadi pilihan investasi terbaik di tengah tekanan pasar keuangan dan ekonomi.
Selain itu, SBN juga merupakan instrumen yang cukup likuid dan dapat dengan mudah dijualbelikan di pasar sekunder tanpa mempengaruhinya secara berarti.
SBN juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter. Ia menyebutkan, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh perbankan, diikuti BI, lembaga asuransi dan dana pensiun, serta investor asing dalam komposisi yang relatif kecil.
“Pasar SBN yang likuid itu akan mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang,” katanya.
Ajak Gen Z
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengajak generasi Z atau generasi yang lahir di atas tahun 2000 untuk menjadi investor surat berharga negara (SBN) guna berpartisipasi membangun negara.
“Ini bisa membantu negara, pendapatannya bagus, pajaknya kecil dan aman,” kata Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan di sela InTalks to Campus di Universitas Warmadewa Denpasar, beberapa waktu lalu..
Ia menambahkan saat ini dalam mengakses SBN, masyarakat atau calon investor individu dimudahkan melalui layanan digital di antaranya melalui aplikasi oleh mitra distribusi perbankan.
Sedangkan dari sisi imbal hasil, lanjut dia, juga lebih tinggi yakni berkisar 6-7 persen dibandingkan bunga tabungan di bawah satu persen dan deposito hingga empat persen.
Ia pun mengharapkan semakin banyak investor dalam negeri berpartisipasi, maka bunga tersebut akan dinikmati oleh warga negara Indonesia. Dijelaskan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp400 triliun per tahun di APBN untuk pembayaran bunga SBN.
“Semakin banyak investasi di SBN Ritel, maka dapat manfaat. Kami juga bisa makin mandiri di dalam pembiayaan pembangunan karena kami tidak utang ke asing tapi dalam negeri sendiri,” katanya.
Sebagai gambaran, berdasarkan data DJPPR Kemenkeu RI, pemerintah menetapkan hasil penjualan obligasi negara ritel seri ORI023 T-3 dan ORI023 T-6 pada 24 Juli 2023 mencapai Rp28,9 triliun yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN 2023.
Ada pun total investor mencapai 58.395 investor, sebanyak 36,3 persen atau 21.000 di antaranya adalah penanam modal baru.
Apabila diperinci, generasi milenial atau generasi kelahiran tahun 1980-2000 mendominasi pembelian SBN seri T-3 dan T-6 itu mencapai masing-masing 41,2 persen dan 48,2 persen.
Sedangkan generasi Z meski masih lebih kecil namun mulai menunjukkan minat yakni masing-masing membeli 2,1 persen dan 2,6 persen untuk ORI023 T-3 dan ORI023 T-6.
Untuk mengoptimalkan minat generasi muda itu, DJPPR Kemenkeu menjalin kerja sama dengan 70 perguruan tinggi baik negeri dan swasta di Tanah Air salah satunya Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, melalui kerja sama untuk edukasi dan sosialisasi di antaranya riset terkait pembiayaan dan risiko keuangan negara.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
