Solopos.com, SOLO – Ada banyak manfaat bagi pelaku UMKM setelah mengantongi izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), salah satunya terpenuhinya aspek legal dan formal. Berikut adalah syarat dan cara mengajukan PIRT agar usahamu makin lancar.
Sebuah unggahan warganet soal ancaman sanksi dan denda Rp4 miliar bagi pelaku UMKM frozen food viral di media sosial beberapa waktu lalu. Hal ini terjadi lantaran pelaku usaha tersebut dikabarkan belum memiliki izin usaha sesuai peraturan yang berlaku.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
Padahal bila sudah terpenuhi syaratnya, cara mengajukan izin PIRT tidaklah sesulit yang dibayangkan. Banyak keuntungan yang didapat pelaku usaha rumahan seperti UMKM bila telah memiliki izin usaha seperti izin PIRT.
Melansir Indonesia.go.id, Sabtu (14/10/2023), pengurusan izin ini sangat penting karena bisa dijadikan sebagai jaminan atau bukti bahwa usaha makanan-minuman rumahan yang dijual memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Jika pelaku usaha memiliki izin PIRT, mereka bisa dengan tenang mengedarkan dan memproduksi secara luas dengan resmi.
Sebelum mengetahui cara mengajukan izin PIRT, alangkah baiknya dipahami dulu apa saja syarat-syaratnya. Adapun pengurusan izin PIRT memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut:
- Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan
- Pasfoto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar
- Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat
- Denah lokasi dan denah bangunan
- Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
- Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
- Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
- Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
- Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi
- Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan
- Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.
Cara Pengajuan Izin PIRT
Untuk mengurus izin PIRT, pelaku UMKM harus membuat pengajuan permohonan kepada bupati atau wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kesehatan. Setelah permohonan diterima, kemudian akan dievaluasi kelengkapannya secara administratif yang meliputi formulir permohonan izin IRT dan semua dokumen yang dibutuhkan.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan rekomendasi izin PIRT ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bupati/wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan PIRT kepada pemilik atau penanggung jawab yang telah memenuhi persyaratan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
