Solopos.com, SOLO — Pengamat Ekonomi UNS, Bhimo Rizky Samudro, menilai sistem kredit dengan agunan berupa surat keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ditinjau kembali.
Menurutnya, kredit dengan jaminan SK pengangkatan sebagai PNS tidak humanis, dan berisiko tinggi bagi nasabah.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Terlebih dengan gaji PNS yang tidak sebesar pegawai korporasi swasta besar.
“Ada value yang harus dipegang, maksudnya dari sisi kemanusiaannya, jadi enggak semua SK sampai sertifikat itu dijaminkan, perlu adanya value dari sisi humanisnya, di mana melihat risiko bagi nasabah. PNS ini meskipun cash flow-nya lancar tapi tidak sebesar pegawai korporasi swasta. Ke depannya masih bisa bertahan dengan pendapatannya saat ini, jika digunakan sebagai agunan ini berisiko,” ulasnya saat dihubungi Solopos.com, Senin (25/9/2023).
Ia menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) seharusnya melihat keberlanjutan dari likuiditas nasabah dalam membayar cicilan.
Meskipun Bhimo juga tidak menampik, sistem jaminan dengan SK pengangkatan PNS memang lebih aman bagi pihak bank.
“OJK dan BI bisa mengkaji kembali kemudahan jangan sampai jangka panjangnya mengganggu keberlanjutan dari likuiditas nasabah semestinya ini juga diperhitungkan. Tapi, memang dari sisi kemudahan untuk meminjam dana itu memang lebih mudah dengan jaminan SK pengangkatan, tapi jangka panjangnya, akan menyulitkan bagi bank itu sendiri ketika melakukan penagihan,” tegasnya.
Terpisah, Direktur PD BPR Bank Boyolali, Dono Sri Hananto, mengatakan, saat ini tidak semua bank melayani agunan menggunakan SK pengangkatan PNS.
Ia menyebut, BPR Bank Boyolali masih menerima PNS yang menggadaikan SK pengangkatan tapi secara kuantitas tidak sebesar beberapa tahun lalu.
“Karena mayoritas itu sekarang menjaminkannya ke Bank Jateng,” ucapnya.
Dono melanjutkan, alasan para PNS memilih ke Bank Jateng karena tenor yang diberikan cukup panjang, hingga 15 tahun.
Ia juga menjelaskan, plafon yang diberikan oleh BPR Bank Boyolali, sangat bergantung dari besaran gaji PNS tersebut.
“Di Bank Jateng isu bisa sampai 15 tahun, kalau di kami hanya lima tahun. Untuk besaran plafonnya, ya maksimal cicilan per bulannya 40 persen dari gaji dengan cicilan maksimal lima tahun,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
