Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2024 sebesar Rp47,78 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembayaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR tahun berjalan dan pembayaran carry over subsidi bunga/subsidi marjin KUR pada periode sebelumnya.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai strategi dan langkah guna mempercepat penyaluran KUR agar mencapai target Rp297 triliun pada akhir 2023.
“Pemerintah terus mendukung upaya dalam memperkuat pembiayaan UMKM melalui penyaluran KUR agar target penyaluran KUR sebesar Rp297 triliun di tahun 2023 dapat tercapai. Hingga 30 November 2023, KUR telah disalurkan sebesar Rp229,95 triliun atau 77,42 persen dari target tahun 2023 kepada 4,12 juta debitur,” kata Ferry dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Beberapa strategi kebijakan yang dijalankan pemerintah guna mempercepat penyaluran KUR yakni penerapan weekend banking dengan memperhatikan kondisi masing-masing penyalur KUR.
Adapun weekend banking merupakan layanan perbankan yang beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu. Layanan tersebut bertujuan memberikan layanan tambahan dengan menyediakan lebih banyak waktu operasional bagi para nasabah.
Kemudian, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, membuka opsi penyaluran KUR dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA), serta mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah dalam ekosistem KUR.
Sebagai evaluasi tahun 2023, Ferry menilai penyaluran KUR tak hanya difokuskan pada sisi kuantitas, melainkan juga memperhatikan sisi kualitas. Hal tersebut tercermin dari tingkat rasio kredit bermasalah atau (non-performing loan/NPL) KUR yang masih relatif terjaga di angka 2,03 persen per 30 Oktober 2023.
Total debitur baru KUR tercatat sebanyak 1,92 juta debitur atau 70 persen dari total debitur KUR yang sebanyak 2,7 juta debitur, serta jumlah debitur graduasi KUR sebanyak 1,4 juta debitur atau 53,6 persen dari total debitur KUR per 31 Agustus 2023.
Sedangkan untuk tahun 2024, beberapa perubahan kebijakan KUR Tahun 2024 dilakukan dalam rangka mempertegas beberapa ketentuan yang berlaku pada kebijakan penyaluran KUR Tahun 2023, seperti ketentuan terkait kepesertaan debitur KUR di program perlindungan sosial ketenagakerjaan, akses KUR berulang bagi debitur KUR sektor pertanian, dan pendefinisian kredit yang dikecualikan untuk memperoleh kembali akses KUR.
Pada tahun 2024, pemerintah melanjutkan penyaluran KUR yang tak hanya memprioritaskan kuantitas, namun juga memprioritaskan kualitas.
Sejalan dengan upaya optimalisasi penyaluran KUR, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Gede Adi Prasetya menambahkan bahwa sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi salah satu pilar penting dalam penyaluran KUR akan terus dilakukan pemutakhiran.
Pada tahun 2024, beberapa fitur yang terdapat pada SIKP akan dilakukan peningkatan, seperti terkait penambahan data requirement dataset, pemutakhiran perhitungan subsidi, dan pengiriman transaksi debitur dilakukan setiap bulan.
“Pemerintah berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi seluruh ‘stakeholder’ KUR, baik dari sisi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para penyalur KUR, dan para penjamin KUR. Sinergi dan kolaborasi dari setiap ‘stakeholder’ KUR diperlukan agar akselerasi penyaluran KUR dapat dilaksanakan,” ujar Gede Adi Prasetya.
Kinerja Positif
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta perbankan untuk tidak menahan penyaluran kredit pada tahun 2024. Saat ini pertumbuhan kredit dan investasi terbilang cukup baik sehingga perlu upaya untuk melanjutkan kinerja positif tersebut.
“Investasi dan kredit tumbuh cukup baik, namun belum setinggi yang kita harapkan. Makanya, jangan sampai di 2024 ada sedikit ngerem untuk pertumbuhan kredit,” ujar Sri Mulyani saat Seminar Nasional Perekonomian Outlook Indonesia di Jakarta, Jumat (22/12/2023) seperti dilansir Antaranews.
Menkeu melanjutkan, persoalan pada penyaluran kredit akan berdampak pada sisi investasi. Oleh sebab itu, urgensi untuk mempertahankan kinerja kredit terbilang cukup tinggi.
Meski begitu, Menkeu memastikan akan tetap melanjutkan berbagai upaya lainnya yang akan mendorong masuknya investasi asing (foreign direct investment/FDI), seperti melalui hilirisasi dan program reformasi pada sektor bisnis.
Diketahui, kredit perbankan tercatat tumbuh 8,99 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2023 menjadi Rp6.902,98 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan kredit dari bank badan usaha milik negara (BUMN) yang tumbuh 11,76 persen secara tahunan menjadi kontributor pertumbuhan kredit perbankan tertinggi.
Kualitas kredit tetap terjaga pada Oktober 2023 dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) bersih sebesar 0,77 persen sementara tingkat NPL gross sebesar 2,42 persen.
Kinerja industri perbankan yang solid dan resilien di tengah volatilitas pasar keuangan global juga tampak dari tingkat return on assets (ROA) perbankan yang sebesar 2,73 persen dan tingkat kecukupan permodalan atau capital adequacy rasio (CAR) bank yang sebesar 27,48 persen.
Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank juga masih tumbuh 3,43 persen secara tahunan pada Oktober 2023 menjadi Rp8.198,8 triliun dengan pertumbuhan deposito yang sebesar 5,56 persen year on year menjadi penyumbang pertumbuhan DPK terbesar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
