Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mulai dari insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk properti, bantuan beras hingga bantuan langsung tunai (BLT).
“Bantuan langsung tunai [BLT] untuk El Nino, lagi dimatangkan di Kementerian Keuangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri BNI Investor Daily Summit 2023, di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
Airlangga mengatakan, BLT tersebut akan diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp200.000 untuk November dan Desember.
Terkait berapa total anggaran yang dikeluarkan, Airlangga menyebut masih dalam tahap penggodokan oleh Menteri Keuangan.
Lebih lanjut, katanya lagi, bantuan beras akan kembali diberikan pada Desember sebesar 10 kilogram per KPM. Bantuan ini diberikan kepada 20 juta KPM yang telah terdaftar.
Airlangga juga menyampaikan, dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo, telah disetujui bahwa pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk rumah yang harganya di bawah Rp2 miliar hingga Juni 2024.
“PPN ditanggung pemerintah 100 persen sampai bulan Juni (2024), dan sesudah Juni sampai Desember tahun depan, 50 persen. Pokoknya untuk perumahan di bawah Rp2 miliar,” kata Airlangga.
Sementara itu, sektor manufaktur tidak mendapat insentif lantaran dinilai masih dalam kategori baik dan ekspansif untuk Purchasing Manager’s Index (PMI). Menurut Airlangga, yang menjadi sorotan justru sektor tekstil.
Pemerintah pun mengupayakan agar perbankan dapat mempermudah untuk proses restrukturisasinya.
“Sektor manufaktur kita kan PMI-nya masih bagus, relatif baik. Tinggal sektor tekstil saja, tentu kita minta dari perbankan untuk mempermudah restrukturisasi,” kata Airlangga.
Stress Test
Sebelumnya, Pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyiapkan paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen di tengah tingginya dinamika global saat ini.
Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan paket kebijakan ini untuk merespons agar kondisi sektor riil, inflasi, nilai tukar hingga stabilitas sistem keuangan dalam negeri tetap terjaga.
“Kami sedang menyiapkan berbagai langkah paket kebijakan nanti agar sektor riil tetap terjaga, masyarakat kelas menengah terutama kelompok bawah daya belinya terutama dalam menghadapi El Nino bisa didukung melalui instrumen yang segera kita rumuskan,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/10/2023).
Sri Mulyani menjelaskan KSSK akan melaksanakan rapat berkala pada akhir Oktober untuk mengevaluasi secara teliti dan melakukan berbagai stress test dalam memastikan kondisi sektor keuangan tetap stabil.
Di sisi lain, Sri mengakui bahwa akan ada penyesuaian dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen secara berkelanjutan.
“Akan dilakukan berbagai langkah mengamankan. Ada ‘adjustment’ pasti namun itu adalah di dalam untuk terus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan secara sustainable,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai hasil Pertemuan Tahunan IMF-World Bank dan Menteri Keuangan dan Gubernur BAnk Sentral G20 di Marrakesh, Maroko.
Turut hadir dalam kesempatan itu, anggota KSSK lainnya yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
