Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun pada tahun ini
“Pada tahun ini, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan FLPP sebesar Rp13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/2/2024) seperti dilansir Antaranews.
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
Dia juga menambahkan, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.
“Namun, sesuai dengan hasil Rapat Internal 27 Oktober 2023 Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP di tahun 2024 menjadi 220.000 unit,” katanya.
Pada tahun 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.
“Kami optimis dan tetap mendorong, serta diiringi semangat dan kerja sama di antara pemangku kepentingan program pembiayaan perumahan, agar seluruh target program tahun 2024 dapat tercapai,” kata Basuki.
Sebagai informasi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau.
Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mengatasi kekurangan perumahan (backlog).
Meningkatkan Sinergi
Di sisi lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah untuk mengatasi tingginya backlog atau kekurangan pemenuhan kebutuhan perumahan.
Saat menerima kunjungan Himperra di Jakarta, Selasa, ia menyebutkan kekurangan pemenuhan kebutuhan perumahan terus bertambah setiap tahunnya. Pada 2023, angka backlog perumahan mencapai 12,7 juta rumah.
“Target nol backlog rumah pada usia Indonesia Emas 2045 harus dilandasi oleh strategi yang jitu dan perhitungan yang matang, serta didukung oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Bamsoet dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa (27/2/2024).???
bamsoet menuturkan, pada 2020 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sendiri mencapai 80,1 persen, yang kemudian meningkat menjadi 81,08 persen pada 2021, serta menjadi 83,99 persen di 2022.
Jika diasumsikan jumlah penduduk pada 2022 sebanyak 275,3 juta, maka dia mengungkapkan ada sekitar 44 juta penduduk yang belum memiliki rumah sendiri.
Bamsoet pun menjelaskan, laju pertumbuhan keluarga baru yang membutuhkan rumah mencapai sekitar 700 ribu hingga 800 ribu keluarga per tahun. Artinya, upaya pemenuhan kebutuhan rumah tidak hanya untuk memangkas backlog pada tahun sebelumnya, melainkan proyeksi kebutuhan perumahan pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang.
“Apalagi, pertumbuhan penduduk melaju menurut deret ukur dan diperkirakan mencapai 324 juta jiwa pada 2045,” katanya menambahkan.
Menuju target nol backlog rumah pada 2045, dirinya berpendapat banyak aspek yang harus dipersiapkan, mulai dari pengadaan tanah, dukungan perbankan, ketersediaan material, dan lain-lain. Untuk mengejar target nol backlog rumah pada 2045, ia menuturkan pemerintah perlu membangun sekitar 1,3 juta unit rumah per tahun.
Bamsoet menyampaikan pada 2015, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.
Sejak dicanangkan pada 2015, kata dia, program itu baru betul-betul terealisasi pada 2018 dengan capaian 1,13 juta unit. Kemudian, meningkat pada tahun berikutnya dengan capaian 1,25 juta unit.
Di sisi lain pada 2035, ia mengungkapkan angka urbanisasi diperkirakan meningkat menjadi sekitar 66,6 persen, yang juga akan memberikan dampak terhadap kebutuhan tempat tinggal.
“Jika tidak dikelola dengan baik, backlog perumahan akan semakin meroket dan tentunya akan lebih sulit diatasi,” tutur pria yang juga merupakan Dewan Pembina Himperra tersebut.
Adapun dalam kunjungan tersebut, pengurus Himperra yang hadir, antara lain Ketua Umum Ari Tri Piyono, Sekjen Andi Anzhar Cakra Wijaya, Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Aviv Mustaghfirin, Ketua Bidang Kemitraan Widodo Zumiarto, serta Ketua Bidang Kelembagaan Ester Yvonne.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
