SOLOPOS.COM - Ilustrasi baby lobster. (Freepik.com)
Solopos.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyarankan, kerja sama perikanan yang telah diteken pemerintah Indonesia dan Vietnam soal budi daya lobster agar dikaji ulang.
“Iya [dikaji ulang], selain tidak strategis, justru merugikan Indonesia karena hilangnya kesempatan pembenihan dan pembesaran lobster untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri,” ujar Halim seperti dilansir Antaranes, Kamis (25/1/2024).
Dirinya juga menilai, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perairan nasional, hal ini menyusul adanya eksploitasi lobster berlebihan di Indonesia yang merupakan hasil kajian Komnas Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komjiskan).
Dia pun berharap hasil kajian itu menjadi salah satu pertimbangan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengambil kebijakan serta keputusan dalam menjalankan program yang sejalan dengan semangat keberlanjutan sumber daya perikanan.
Dia pun berharap hasil kajian itu menjadi salah satu pertimbangan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengambil kebijakan serta keputusan dalam menjalankan program yang sejalan dengan semangat keberlanjutan sumber daya perikanan.
Diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyepakati kerja sama di bidang perikanan dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam Le Minh Hoan, yang bertujuan menciptakan peluang investasi ke Indonesia untuk budi daya lobster.
“Jadi dia [Vietnam] akan kirim beberapa perusahaan yang akan investasi di Indonesia. Ketika mereka investasi di Indonesia kita akan mendapatkan transfer teknologi, etos kerja, dan lain sebagainya,” kata Trenggono.
Ia menerangkan lingkup kerja sama mencakup banyak lini dari sektor hulu hingga hilir di antaranya pembangunan perikanan tangkap dan budi daya berkelanjutan, penjaminan kualitas dan keamanan produk perikanan, investasi, hingga pengolahan, promosi, dan perdagangan produk perikanan.
Kerja sama dengan Vietnam termasuk pada perlawanan terhadap praktik illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing) pertukaran informasi data perikanan, transfer teknologi dan pertukaran ahli, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain kerja sama dalam bidang budi daya lobster, Trenggono menuturkan poin kerja sama dengan Vietnam berikutnya adalah terkait batas wilayah laut kedua negara.
“Jelas dulu batas wilayah di Laut China Selatan. Di situ mereka sebutnya Laut Timur, kita nyebutnya Natuna Utara. Kalau mereka [kapal nelayan Vietnam] ngelewat sedikit kita halau saja, tidak usah kita tangkap,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyepakati kerja sama di sektor perikanan dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Perdesaan Vietnam Le Minh Hoan pada Jumat (12/1/2024).
Trenggono yang mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Vietnam ini, menerangkan lingkup kerja sama mencakup banyak lini dari sektor hulu hingga hilir di antaranya pembangunan perikanan tangkap dan budi daya berkelanjutan, penjaminan kualitas dan keamanan produk perikanan, investasi, hingga pengolahan, promosi, dan perdagangan produk perikanan.
Kerja sama dengan Vietnam termasuk pada perlawanan terhadap praktik illegal, unreported, unregulated fishing, pertukaran informasi data perikanan, transfer teknologi dan pertukaran ahli, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.