Solopos.com, JAKARTA – Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 6 persen bertujuan menjaga Indonesia dari risiko ekonomi global.
Kepala Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Firman Muchtar menjelaskan perekonomian global menunjukkan kinerja pertumbuhan yang melambat serta ketidakpastian yang makin meningkat.
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
“Yang menjadi perhatian adalah aliran modal asing yang masuk dan risk appetite yang berubah. Ini mendorong readjustment portofolio global yang secara keseluruhan memberikan tekanan depresiasi cukup besar. Faktor ini yang ingin kami mitigasi segera,” kata Firman saat kegiatan BNI Investor Daily Summit 2023, di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Firman menjelaskan perlambatan ekonomi global turut dibarengi dengan divergensi yang makin melebar. Perekonomian Amerika Serikat yang diperkirakan melandai justru menunjukkan penguatan dari sisi permintaan domestik.
Sementara itu, China yang diharapkan bergerak membaik seiring dengan pelepasan restriksinya, justru menunjukkan perkembangan ekonomi yang terus menurun.
Pada saat yang sama, terjadi eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada peningkatan harga energi serta kenaikan harga pangan. Gejolak pada kedua komoditas strategis tersebut berpotensi mempengaruhi kinerja perekonomian domestik.
BI juga turut mempertimbangkan kebijakan moneter Amerika Serikat yang diperkirakan masih bertahan dengan suku bunga yang tinggi hingga semester pertama 2024.
“Ini penting, bagaimana situasi defisit fiskal mereka yang membengkak akan membutuhkan bond yang lebih banyak dan pada gilirannya meningkatkan imbal hasil dari dolar AS, sehingga divergensi makin melebar,” kata Firman seperti dilansir Antara.
Sejumlah kondisi tersebut diperkirakan akan memicu risk appetite dari para investor, sehingga mereka mengalihkan portofolio. Kekhawatiran lain yang muncul adalah kurs dolar AS menguat secara global, sehingga negara-negara berkembang makin mengalami tekanan depresiasi yang besar.
“Gambaran global ini menjadi perhatian kami, karena akan memengaruhi bagaimana ketahanan sektor eksternal kita. Kami mengambil langkah pencegahan agar kondisinya tidak semakin berlanjut dan melebar, sehingga bisa tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada 2023 dan tetap solid pada 2024,” ujar Firman pula.
Pelemahan Rupiah
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS hingga saat ini belum signifikan memberikan dampak terhadap belanja subsidi energi di APBN.
“Kita sampai hari ini belum melihat itu sebagai hal yang signifikan,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2023).
Sri Mulyani, yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik dan keamanan di Timur Tengah mengingat kawasan tersebut merupakan konsentrasi produksi komoditas energi yang mempengaruhi rantai pasok dan harga di tingkat global.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga terus memantau potensi-potensi diperlukannya penyesuaian terhadap pagu belanja di APBN yang dipicu situasi ekonomi global saat ini.
“Makro semua akan kita terus pantau ya karena semua kan bergerak. Harga minyak, nilai tukar, suku bunga, kita akan lihat bagaimana adjusment-nya terhadap APBN,” kata Sri Mulyani.
Kurs rupiah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pelemahan menyusul semakin menguatnya mata uang greenback dolar AS setelah pelaku pasar mengantisipasi potensi suku bunga tinggi dan menguatnya perekonomian di Amerika Serikat.
Jika kurs dolar AS terus menguat, maka dikhawatirkan berdampak pada kenaikan belanja subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik di APBN.
Pada penutupan perdagangan pada Senin ini, dolar AS terus menunjukkan penguatan. Kurs rupiah ditutup melemah sebesar 61 poin atau 0,38 persen menjadi Rp15.994 per dolar AS dari penutupan sebelumnya sebesar Rp15.873 per dolar AS.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin ini turut melemah ke posisi Rp15.943 dari sebelumnya Rp15.856 per dolar AS.
Sementara itu, realisasi belanja subsidi energi di APBN 2023 hingga akhir Agustus 2023 mencapai Rp90,84 triliun, yang terdiri atas subsidi BBM dan subsidi elpiji tabung 3 kg Rp53,64 triliun, sedangkan subsidi listrik mencapai Rp37,20 triliun.
Khusus untuk subsidi listrik, berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Agustus 2023, besarannya sudah 51,26 persen dari pagu atau mengalami kenaikan sebesar 20,46 persen (yoy).
Kenaikan tersebut di antaranya dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga Agustus 2023 yang mengalami pelemahan sebesar 3,50 persen (yoy).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
