Solopos.com, JAKARTA — Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebutkan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) satu putaran lebih baik bagi sektor moneter.
“Investor wait and see, karena kalau mereka investasi sekarang, mereka belum tahu siapa presidennya dan kebijakannya seperti apa, sehingga kalau satu putaran, setelah Februari moneter sudah bagus lagi. Tapi, kalau dua putaran, menunggu sampai Juni,” kata Aviliani dalam Diskusi Publik Ekonom Perempuan Indef yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
Di sisi lain, capital outflow juga berpotensi bertahan tinggi karena risiko tahun politik. Oleh sebab itu, Aviliani berharap para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dapat menjalani masa pemilu dengan damai.
“Buat capres, jangan sampai membuat kegaduhan yang akhirnya orang yang punya duit menaruh uang ke luar dan itu menyulitkan kita semua. Diharapkan pemilu damai, supaya tidak ada ketakutan pengusaha dalam menempatkan uang,” ujar dia seperti dilansir Antara.
Senada dengan Aviliani, Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati juga menyebut pemilu satu putaran lebih baik bagi kestabilan pasar.
Dalam kesempatan terpisah, Ike mengatakan skenario pemilu satu putaran bisa membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 7.700.
“Skenario satu putaran itu lebih baik untuk IHSG, lebih mungkin untuk mencapai level tertinggi IHSG ke 7.700,” jelas Ike.
Menurut dia, jika pemilu berlanjut hingga putaran kedua, akan memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku bisnis.
Hal itu disebabkan berlanjutnya putaran kedua pemilu membuat ketidakpastian politik berlangsung dalam kurun waktu yang lebih lama. Sementara bila presiden mendatang telah ditetapkan pada putaran pertama, stabilitas politik lebih cepat terjadi sehingga memberikan kepastian pasar.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman mengatakan pemilihan umum (pemilu) dua putaran akan berdampak lebih besar ke konsumsi, yakni sekitar 0,6 persen terhadap konsumsi.
Dia menambahkan kinerja konsumsi, baik swasta maupun pemerintah, dan investasi diperkirakan terus meningkat sejalan dengan keyakinan konsumsi masyarakat yang tetap kuat, dampak positif pelaksanaan pemilu, serta keberlanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dengan perkembangan tersebut, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 4,7 sampai 5,5 persen.
Sebelumnya, ekonom dari Center of reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berharap pemerintah mempercepat realisasi belanja pada tahun politik 2024 agar memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Menurut saya ini tidak mudah mengingat di beberapa tahun sebelumnya ketika ada pemilu maupun pilkada, belanja di daerah kerap kali tertahan dengan berbagai alasan,” ujar Yusuf ketika dihubungi di Jakarta, belum lama ini.
Dia menyampaikan, saat ini di level nasional sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan daftar isian belanja yang lebih cepat.
“Harapannya dengan daftar isian belanja yang lebih cepat itu bisa dieksekusi lebih awal, sehingga setahun penuh itu tercukupi untuk kemudian melakukan eksekusi,” kata Yusuf seperti dilansir Antaranews.
Menurut Yusuf, mengatakan gelaran politik merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan.
Berbagai macam rangakain kegiatan pemilu akan ikut memberikan kontribusi, terutama untuk pengeluaran yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal tersebut seperti kampanye dan atribut-atribut yang digunakan.
“Tahun politik ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi di saat yang bersamaan juga bisa menjadi penghambat maupun tantangan,” ujar Yusuf.
Yusuf menambahkan, pertumbuhan ekonomi pada 2024 akan relatif moderat, artinya potensi pertumbuhannya tidak setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Faktor-faktor yang dirasa atau dinilai bisa menghambat pertumbuhan ekonomi perlu dimitigasi sejak dini, sehingga setidaknya kalau kita bicara angka realistis pertumbuhan ekonomi yang di sekitaran 5 persen yang ingin disasar oleh pemerintah itu bisa tercapai,” kata Yusuf.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya manajemen yang cermat terhadap dinamika politik dan ekonomi, serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
