Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja pegawai telah mencapai Rp260,9 triliun pada 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta Selasa mengatakan, nilai tersebut tumbuh 1,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp257,7 triliun.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
“Untuk pegawai, tahun lalu (2023) kita membelanjakan Rp260,9 triliun. Ini relatif hampir stagnan. 1,2 persen saja tumbuhnya tipis,” kata Sri Mulyani.
Peningkatan belanja pegawai K/L itu disebabkan oleh tambahan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar 50 persen, dan Tunjangan Profesi Dosen sebesar 50 persen pada penyaluran THR dan Gaji ke-13 pada 2023.
Sri Mulyani merinci, untuk gaji dan tunjangan tercatat realisasi sementara sebesar Rp173,8 triliun atau meningkat 1,5 persen. Sedangkan untuk Tunjangan Kinerja (Tukin), Honorarium, lembur, dan lainnya tercatat Rp87,1 triliun telah digelontorkan atau meningkat 0,8 persen.
“Kalau kita lihat dari K/L yang cukup besar, yang pertama Polri 2023 kita lihat naik 2,2 persen, kemudian Kementerian Agama, ini terutama untuk guru-guru dari sekolah-sekolah agama, itu naiknya cukup besar 4,5 persen,” kata Bendahara Negara itu.
Dilanjutkan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang meningkat tipis 0,6 persen. Mahkamah Agung naik 2,8 persen, serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) naik sebesar 2,1 persen.
“Ini kira-kira Kementerian/Lembaga yang masih punya growth dari sisi belanja pegawainya,” kata Sri Mulyani.
Adapun secara keseluruhan dirinya mengatakan realisasi belanja negara sepanjang 2023 berhasil menembus 100 persen, tepatnya 102 persen atau Rp3.121,9 triliun.
“Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dianggarkan Rp3.061,2 triliun, dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 dinaikkan menjadi Rp3.117,2 triliun, realisasinya Rp3.121,9 triliun. Jadi, lebih tinggi dari APBN dan Perpres,” katanya.
Nilai tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat (BPP) dengan realisasi Rp2.240,6 triliun serta transfer ke daerah Rp881,3 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat setara dengan 97,3 persen dari target APBN 2023, turun 1,7 persen bila dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi Anggaran Kesehatan Rp183,2 Triliun
Di sisi lain Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 terealisasi sebesar Rp183,2 triliun.
Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta Selasa mengatakan, meski melandai dibanding tahun-tahun sebelumnya, nilai tersebut terbilang lebih tinggi lantaran tidak mengandung anggaran untuk Covid-19.
“Anggaran kesehatan waktu Covid-19 memang naik, bahkan mencapai Rp312 triliun, sekarang di Rp183,2 triliun. Bedanya dengan masa Covid-19, sebagian digunakan untuk belanja yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi, sekarang tanpa Covid-19, sebetulnya belanja kesehatan itu jauh lebih tinggi,” kata Sri Mulyani.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran kesehatan pada 2019, yakni masa sebelum pandemi Covid-19, tercatat sebesar Rp113,6 triliun. Kemudian pada tahun berikutnya, realisasi naik menjadi Rp172,3 triliun karena pandemi, dengan rincian Rp52,4 triliun untuk penanganan Covid-19 dan Rp119,9 triliun untuk anggaran kesehatan lainnya.
Tahun 2021, anggaran untuk Covid-19 lebih tinggi dibanding anggaran kesehatan lainnya, yakni masing-masing sebesar Rp188 triliun dan Rp124,4 triliun. Anggaran Covid-19 juga masih disediakan pada 2022 sebesar Rp53,3 triliun, sementara anggaran kesehatan lainnya Rp134,8 triliun.
Baru pada 2023, realisasi anggaran kesehatan tidak menyalurkan dana untuk Covid-19.
Secara terperinci, anggaran kesehatan pada 2023 disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp109,5 triliun, non-K/L Rp10,3 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) Rp63,4 triliun.
Belanja melalui K/L digunakan untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp46,3 triliun, penugasan 5.754 tenaga kesehatan ke daerah tertinggal Rp27,6 triliun, pemeriksaan sampel obat hingga kosmetik Rp33,9 miliar, serta penyediaan alat atau obat kontrasepsi pada 19.606 lembaga sebesar Rp520,4 miliar.
Belanja melalui non-K/L digunakan untuk jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri senilai Rp10,3 triliun. Sementara melalui TKD digunakan untuk BOK dan BOKB Rp15,6 triliun, DAK fisik kesehatan Rp12,4 triliun, serta DAU dan DBH yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp26 triliun.
Kementerian Keuangan juga mengalokasikan anggaran untuk percepatan penurunan stunting melalui K/L, yang disalurkan untuk penyediaan makanan tambahan bagi 40.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) senilai Rp44,8 miliar dan 138,9 tribe balita kurus sebesar Rp20,3 miliar.
Kemudian, juga untuk memfasilitasi pembinaan 1.000 PHK bagi 7,7 juta keluarga dengan baduta sebesar Rp40,6 miliar, suplementasi gizi mikro untuk balita Rp13,1 miliar, dan imunisasi rutin senilai R944,8 miliar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
