Solopos.com, JAKARTA — Managing Director VIDA Indonesia Adrian Anwar membeberkan, sekitar 88 persen serangan siber yang terjadi dalam 3 tahun terakhir, merupakan kejahatan terkait pencurian identitas.
“Sebanyak 88 persen dari serangan siber dalam 3 tahun terakhir sejak pandemi, semua serangan terkait dengan pencurian identitas,” ujar Adrian, Rabu (21/6/2023) seperti dilansir Antara.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Djamin Nainggolan memaparkan, untuk menghalau maraknya serangan siber di tengah ekosistem keuangan digital Indonesia, diperlukan adanya kolaborasi antara regulator dan pelaku industri.
Dari segi regulator, dalam proses perancangan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan siber (cyber security), regulator perlu untuk melibatkan para pelaku industri dalam perancangan kebijakan tersebut. Begitu juga saat diterapkan, regulator juga perlu melakukan sosialisasi secara luas.
Kemudian dari sisi pelaku industri, diperlukan adanya tindakan proaktif untuk menginformasikan kepada regulator akan peraturan keamanan siber yang dibutuhkan industri keuangan digital saat ini.
“Pelaku industri harus berperan proaktif. Karena kalian yang tahu apa keluhan konsumen, kalian yang tahu praktik pasarnya, dan kalian juga yang tahu teknologinya. Kalian yang tahu apa yang dibutuhkan dalam perlindungan konsumen,” pungkasnya.
Deputi IV Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati akan risiko kejahatan siber di tengah digitalisasi ekonomi.
“Arus digitalisasi juga membawa risiko di antaranya proteksi data diri dan keamanan siber yang terus menuntut inovasi kebijakan dari pemerintah dan otoritas terkait,” kata Rudy di Jakarta, Rabu.
Dari sisi pemerintah, terdapat landasan hukum keamanan atas data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah juga telah mengimplementasi beberapa aturan turunan yang perlu untuk dikawal bersama. Hal itu ia sampaikan dalam gelaran Open Finance Summit 2023 di Jakarta.
Kemudian, Rudy juga mengimbau para masyarakat juga perlu meningkatkan literasi keuangan di tengah perkembangan keuangan digital saat ini.
Beberapa aspek yang perlu jadi perhatian utama dalam industri keuangan digital yaitu aspek persetujuan konsumen, manajemen perlindungan data, serta adanya audit berlapis tentang perlindungan data yang juga harus dijalankan secara bersamaan.
Open Finance Summit 2023 diselenggarakan Rabu di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, dengan tema “Unlocking the Next Era of Financial Services” (Menghadirkan Era Baru Layanan Keuangan).
Acara tersebut berkomitmen untuk mendorong perkembangan di industri jasa keuangan di Indonesia melalui diskusi mengenai berbagai inovasi dari industri Open Finance. Selain itu, acara itu turut dihadiri oleh direksi, pemimpin, inovator, regulator dan perusahaan rintisan berikut dengan unicorn masa depan.
Tantangan
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan keamanan data masih menjadi tantangan transaksi keuangan digital di Indonesia, meski transaksi keuangan digital di Tanah Air mengalami pertumbuhan yang pesat.
“Kami memiliki portal untuk menerima aduan dari masyarakat. Dari laporan tersebut, banyak sekali aduan terkait keamanan data dan privasi data dari konsumen yang disalahgunakan,” kata Friderica Widyasari, anggota dewan komisioner OJK dalam Webinar Nasional Seri-2 bertajuk “Perlindungan Konsumen terhadap Kejahatan Keuangan Digital” di Jakarta, Senin (12/6/2023) seperti dilansir Antara.
Ia membeberkan, ancaman kejahatan siber seperti peretasan, pencurian identitas, atau penipuan online menjadi risiko yang dihadapi oleh pengguna dan penyedia layanan keuangan digital.
Berdasarkan laporan kejahatan siber secara global, kerugian dari kejahatan siber meningkat signifikan dari 6,9 miliar dolar AS pada tahun 2021 menjadi 10,2 miliar dolar AS di tahun 2022.
Tim Biro Investigasi Federal atau Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat turut menyampaikan kejahatan siber kini sudah menjadi fokus perhatian dari regulator global.
Dari domestik, Friderica menyebutkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 700 juta serangan siber terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Serangan siber yang mendominasi yaitu ransomware atau malware dengan modus meminta tebusan dan lain-lain.
“Serangan siber ini perlu dimitigasi guna meminimalisasi risiko kejahatan siber dan kerugian yang lebih besar,” tuturnya.
Selain keamanan data, ia mengatakan tantangan lain transaksi keuangan digital di Indonesia yaitu literasi keuangan dan literasi digital masyarakat yang belum merata.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 melaporkan tingkat literasi keuangan masyarakat hanya 49,6 persen, lebih rendah dari tingkat inklusi keuangan yang mencapai 85 persen. Begitu pula dengan rendahnya literasi digital yang baru mencapai 41,48 persen.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
