Bisnis
Kamis, 12 Januari 2023 - 15:10 WIB

Wanti-wanti 41 Direksi Dana Pensiun BUMN, Erick Thohir: Jangan Wariskan Masalah

Bc  /  Danang Nur Ihsan  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir mengumpulkan 41 direksi dari lembaga-lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN di Jakarta, Rabu (11/1/2023) malam.

Dalam kesempatan dengan tema “Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem” ini, Erick mengingatkan para direksi mewarisi kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah, seperti yang telah terjadi dengan Asabri dan Jiwasraya.

Advertisement

“Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy ini,” ujar Erick sebagaimana siaran pers yang diterima Solopos.com, Kamis (12/1/2023).

Hadir pada kesempatan ini, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.

Advertisement

Hadir pada kesempatan ini, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.

Mengutip Pahala, Erick kembali menegaskan pencegahan korupsi yang terbaik, harus terbaik dimulai dari orang dalam.

“Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK. Dan kita juga memproses hukum di kejaksaan,” katanya.

Advertisement

Kedua hal ini perlu untuk memperkuat transformasi BUMN yang dalam tiga tahun terakhir terbukti membawa BUMN ke jalan yang lebih baik.

Perbaikan positif ini terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan aset, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih yang terus meningkat.

“Insya Allah dengan sistem yang baik dan insan BUMN yang bertanggung jawab, BUMN bisa terus memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat dan berkontribusi untuk negara,” kata Erick.

Advertisement

Erick –yang akrab disapa ET—mengingatkan saat ini dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu yang cenderung tidak transparan, akuntabel dan sering bocor.

Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya,” tegas Erick.

Pria kelahiran Jakarta ini juga menekankan perlunya direksi yang hadir untuk sadar bahwa Indonesia sedang berusaha menarik kepercayaan investor.

Advertisement

Belum lama ini, Erick sempat menyampaikan laporan yang dia terima terkait Dana Pensiun BUMN. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65% dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

“Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu,” tuturnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif