SOLOPOS.COM - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. (Bisnis.com)

Solopos.com, JAKARTA—Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembalikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di bawah 3% tahun depan. Adanya eskalasi risiko ekonomi global akibat konflik geopolitik dan lonjakan inflasi menambah tantangan untuk mencapai konsolidasi fiskal.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa 2022 merupakan tahun terakhir bagi pemerintah untuk bisa mengebut belanja sehingga defisit APBN bisa tinggi. Mulai 2023, defisit APBN harus kembali di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Menurutnya, cara untuk mencapai itu di tengah tekanan ekonomi global adalah dengan menelisik struktur perekonomian dan keuangan negara, baik penerimaan maupun belanja. Pada tahun depan, laju penerimaan negara harus lebih cepat daripada kenaikan belanja, agar defisit bisa lebih menipis.

Baca Juga Jokowi Yakinkan Investor Tak Ragu Tanamkan Modal di IKN

Suahasil menyebut bahwa pulihnya kegiatan ekonomi karena kepercayaan diri masyarakat untuk beraktivitas akan memengaruhi penerimaan. Pemerintah menargetkan penerimaan negara Rp2.463 triliun pada tahun depan.

Dari sisi belanja, Suahasil menyatakan bahwa peningkatan kualitas belanja akan menjadi perhatian utama agar lebih berdampak maksimal terhadap perekonomian. Pemerintah menargetkan belanja tahun depan Rp3.061,2 triliun.

“Belanja negara yang akan menjadi nilainya di atas Rp3.000 triliun tentu harus kita lakukan efisiensi-efisiensi belanja. Kita mengharapkan bahwa dengan efisiensi belanja, maka kita bisa melakukan konsolidasi fiskal,” ujar Suahasil dalam Simposium Nasional Keuangan Negara, Rabu (26/10/2022).

Baca Juga?Luas 256.142 Hektare, Ini Spesifikasi Ibu Kota Baru IKN

Selain itu, menurut Suahasil, pemerintah akan memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Langkah itu akan melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri atas Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kita juga melakukan koordinasi secara erat dengan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan APBN dan sekaligus juga menjadi mitra pemerintah dalam menetapkan APBN tahun depan,” ujar Suahasil.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Wamenkeu Ungkap Cara Capai Defisit APBN di Bawah 3 Persen

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya