Wacana Tarif KRL bagi Orang Kaya, DPR bakal Panggil Menhub

Solopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan perbedaan tarif kereta rel listrik (KRL) antara masyarakat miskin dengan yang mampu atau orang kaya pada 2023.

Dasco mengatakan Kemenhub perlu memberi kejelasan terkait wacana tersebut. Oleh sebab itu, komisi yang bermitra dengan Kemenhub akan menanyakan soal wacana tersebut, dalam hal ini Komisi V.

Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan dari rencana Kementerian Perhubungan yang akan melakukan penyesuaian tarif KRL ke depannya akan dibedakan. Tarif KRL yang selama ini Rp3.000 sampai Rp5.000 pun akan disesuaikan.

“Kita perlu perjelas, yang disampaikan Menteri Perhubungan baru sekilas saja,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022) seperti dilansir Bisnis.

Menurutnya, Komisi V DPR nantinya akan meminta Menhub Budi Karya Sumadi untuk memperjelas kriteria terkait penumpang yang harus membayar tarif lebih mahal. Selain itu, DPR juga akan menanyakan apakah akan ada perbedaan fasilitas sehubungan dengan adanya perbedaan tarif.

“Karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda tarif pun berbeda. Kalau yang berbeda itu agak lebih mahal, nanti kami akan tanyakan. Komisi teknis akan coba tanyakan kepada menteri setelah kita reses,” ujarnya.

Baca Juga: Berpotensi Rugikan Konsumen, 25.653 Tautan di Marketplace Ditindak Tegas

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, sebelumnya mengatakan pada 2023, subsidi PSO tarif KRL akan lebih diutamakan bagi masyarakat miskin. Artinya, bagi kategori kurang mampu tarifnya akan tetap sama.

“Tetapi nanti [pembayaran] pakai kartu. Saya yakin punya kartu semua, jadi nanti yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, harus bayar [lebih tinggi]. Kalau yang average, sampai 2023 kita rencanakan tidak naik,” kata Menhub saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 202, Selasa (27/12/2022).

Budi Karya menyebut tarif KRL asli tanpa subsidi PSO bisa mencapai Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Dengan adanya subsidi, maka tarif KRL dasar menjadi Rp3.500. Artinya, ada kemungkinan penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan tarif asli KRL.

Baca Juga: Soal Tarif Terbaru KRL, Begini Penjelasan KCI

Jika mengacu pada pernyataan Menhub, maka tarif untuk penumpang mampu atau orang kaya bisa mencapai Rp10.000-15.000. Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menyebut, alokasi subsidi PSO KRL akan didasarkan pada data yang sudah ada, misalnya dari data Kementerian Dalam Negeri.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

“Artinya, [tarif] ini tidak naik, tetapi nantinya kita pakai data yang ada di Kemendagri. [Bagi] yang kaya bayar sesuai aslinya, yang nanti, mohon maaf, miskin dan kurang mampu nanti dapat subsidi,” jelasnya.

Kendati demikian, Risal belum membeberkan secara spesifik kapan penyesuaian skema PSO KRL tersebut akan diberlakukan. Dia menargetkan pemberlakuan skema subsidi tersebut bisa dilakukan pada kuartal II/2023.

“Kuartal kedua [2023] kali ya, kami upayakan paling lambat di pertengahan semester kayaknya. Sekitar itu, setelah kegiatan peresmian-peresmian. Kalau bisa kami percepat, ya kami percepat,” ungkapnya.