SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan jalan. (Ilustrasi/Solopos Dok)
Solopos.com, SOLO — Demi mengurangi kemacetan di jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) akan menerapkan sistem transaksi nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) di jalan tol.
Namun, hal itu dikhawatirkan merubah model bisnis pengusahaan dan pola pengelolaan di jalan tol.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Masyarkat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro dalam diskusi publik bertema Peluang dan Tantangan Implementasi Sistem Bayar Tol Tanpa Henti yang digelar secara daring, Selasa (7/2/2023).
Menurut Tory, MLFF akan membuat perubahan besar dalam sistem jalan tol.
Menurut Tory, MLFF akan membuat perubahan besar dalam sistem jalan tol.
“MLFF membuka sekat jalan tol, menimbulkan beragam konsekuensi perubahan pola pengelolaan jalan tol, model bisnis pengusahaan, interaksi pengguna, dan penyelenggara jalan tol. Karena akses tempuh lebih cepat, tetapi, perlu adanya persiapan berupa alat bayar, pairing kendaraan dengan aplikasi dan bagaimana sistem pembayarannya nanti secara model bisnis,” ujar Tory.
Selain itu model MLFF juga berpotensi peningkatan kegiatan ekonomi.
“Karena nantinya tundaan dan kemacetan itu diharapkan bisa hilang dengan adanya model MLFF, kelancaran arus baran dan orang bisa lebih cepat. Sehingga nantinya pergerakan akan lebih muda dan meningkatkan kegiatan ekonomi,” tegasnya.
Diberitakan oleh Bisnis.com, sistem MLFF mengandalkan teknologi satelit Global Navigation Satellite System (GNSS) yang akan memantau pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol. Deteksinya melalui teknologi satelit tersebut.
Nantinya untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup menekan tombol start pada aplikasi Cantas sebelum masuk memasuki jalan tol.
GPS akan menentukan posisi yang dideterminasi oleh satelit dan proses map matching akan berjalan di central system.
Saat perjalanan berakhir dan kendaraan keluar tol, maka proses map matching berakhir. Secara otomatis, aplikasi akan mengkalkulasi tarif dan kemudian saldo akan terpotong secara otomatis.
Rencana penerapan sistem tol ini salah satunya dilatarbelakangi hasil studi kelayakan yang dilakukan Roatex. Studi tersebut menyebut, kemacetan yang terjadi di gerbang tol mengakibatkan kerugian hingga Rp4,4 triliun per tahun.
Sementara, Anggota Komisi V DPR, Sadewa, mendorong pemerintah agar betul-betul menyiapkan transisi sistem transaksi jalan tol berbasis kartu ke nontunai secara matang.
Menurutnya, apabila tidak berjalan dengan lancar, terdapat potensi berkurangnya pengguna jalan tol akibat menurunnya minat masyarakat.
Selain kesiapan teknologi, pemerintah dinilai perlu memastikan kesiapan masyarakat untuk menerima sistem transaksi tersebut.
“Jangan sampai kultur masyarakat ada satu perubahan, tapi tidak siap sehingga berdampak terhadap ketertarikan mereka menggunakan jalan tol jadi menurun,” kata Sadewa di Jakarta dilansir dari Bisnis.com, Selasa (7/2/2023).