SOLOPOS.COM - Warga melintas di salah satu kompleks perumahan bersubsidi di Pandeglang, Banten, belum lama ini. (Antaa Foto/Muhammad Bagus Khoirunas.
Solopos.com, SOLO – Wakil Ketua Bidang Perizinan dan Regulasi REI Jawa Tengah, Bambang Sriyanto menyebut penjualan rumah subsidi melalui skema kredit kepemilikan rumah (KPR) didominasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Beragam kemudahan dalam kepemilikan rumah diberikan perbankan untuk pelaku UMKM sejalan dengan program rumah subsidi yang digulirkan pemerintah.
Sektor informal mendapat porsi lebih besar kepemilikan rumah melalui KPR skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Pada 2023, pemerintah berencana mengalokasikan FLPP untuk 220.000 rumah bersubsidi senilai Rp25,18 triliun serta pembiayaan rumah melalui BP Tapera senilai Rp1,05 triliun untuk 10.000 unit rumah.
Pada 2023, pemerintah berencana mengalokasikan FLPP untuk 220.000 rumah bersubsidi senilai Rp25,18 triliun serta pembiayaan rumah melalui BP Tapera senilai Rp1,05 triliun untuk 10.000 unit rumah.
Perbankan dan lembaga keuangan ikut berpartisipasi mendukung program perumahan subsidi yang digulirkan pemerintah.
Pemerintah menggulirkan pembiayaan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap atau sektor informal.
Bambang mencontohkan banyak pedagang di Pasar Klewer yang membeli rumah subsidi. Mereka menyisihkan sebagian penghasilan untuk membayar KPR subsidi. Angsuran rumah subsidi cukup terjangkau, yakni di bawah Rp1 juta.
Ada pula pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Karanganyar yang mendapatkan akses KPR subsidi demi mendapatkan hunian yang layak.
“Kebetulan suami-istri berjualan di Karanganyar. Suami berjualan di Alun-alun sedangkan si suami berjualan di sekitar Taman Pancasila Karanganyar,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Soloraya, Samari mengatakan pekerja sektor informal memiliki potensi besar dalam pengembangan pembiayaan rumah subsidi yang menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kebutuhan papannya.
Samari mendorong agar pekerja sektor informal masih kesulitan mendapatkan akses KPR subsidi. Misalnya, pelaku UMKM, pedagang yang berjualan di platform e-commerce, dan agen perbankan.
“Perputaran ekonomi daerah bakal semakin kencang jika pertumbuhan sektor properti melesat. Tentu, serapan tenaga kerja lebih besar dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” beber dia.