Solopos.com, SOLO – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendorong sertifikasi bagi para pelaku jasa konstruksi guna meningkatkan kompetensi di bidang konstruksi. Mereka juga harus bersinergi dengan pemerintah untuk mengoptimalkan peluang usaha dan serapan tenaga kerja.
Acara Musyawarah Cabang (Muscab) ke-XI Gapensi Kota Solo digelar di Hotel Megaland, Rabu (15/2/2023). Acara itu dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Solo, pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo, dan jajaran pengurus serta anggota Gapensi Kota Solo. Selain itu, Ketua Gapensi Jawa Tengah, Lilik Eko Priyono, turut menghadiri acara muscab tersebut.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
Ketua Gapensi Jawa Tengah, Lilik Eko Priyono, mengatakan Gapensi terus mendorong sertifikasi bagi para kontraktor di setiap daerah. Sertifikasi itu bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kontruksi.
“Jika ada pelaku jasa kontruksi yang ingin memiliki SKK atau sertifikat kompetensi kerja, silakan hubungi kami. Sertifikat itu menjadi bukti kompetensi dan keterampilan pelaku jasa kontruksi,” kata dia.
Lilik tak menampik terbitnya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya cenderung memberatkan pelaku jasa kontruksi di Tanah Air. Muncul beragam problem yang kerap dikeluhkan para kontraktor. Terlebih, implementasi aturan baru itu kadang tidak relevan dengan kondisi di lapangan.
Pengurus Gapensi lantas berkoordinasi dengan pengurus Kadin untuk mencari solusi alternatifnya. “Sekarang, para pelaku jasa kontruksi harus beradaptasi secara cepat dengan perkembangan teknologi. Semua kegiatan sekarang dilakukan serba online dan digital. Ini yang harus dipahami oleh para kontraktor,” ujar dia.
Sementara itu, pengurus Kadin Solo, Wedy Asmara menyampaikan para pelaku jasa konstruksi bisa menangkap peluang usaha lewat e-katalog atau katalog elektronik. Aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyediakan beragam produk baik barang/jasa yang dibutuhkan organisasi perangkat daerah (OPD).
Peluang digitalisasi usaha ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di Kota Bengawan. “Harapan kami, pelaku usaha bisa menawarkan produk ke e-katalog. Mereka harus bisa menangkap peluang usaha secara online,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
