Solopos.com, JAKARTA — Percepatan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia masih menunggu penentuan lokasi smelter baru dari perusahaan tambang tersebut.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kontrak tersebut sudah hampir selesai. Namun, terdapat beberapa hal teknis terkait dengan komitmen Freeport untuk memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan pemerintah.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
“Pertama adalah percepatan realisasi terhadap smelternya, dan mereka harus segera menentukan tempat juga di Papua untuk smelter barunya,” ujar Bahlil ditemui usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan pemerintah ingin Freeport berkolaborasi dengan para pengusaha Papua untuk mendorong percepatan kesejahteraan provinsi tersebut.
Diketahui, IUPK Freeport akan berakhir pada 2041. Terdapat beberapa syarat yang diminta oleh pemerintah antara lain, kepemilikan saham Indonesia melalui MIND ID ditambah sebanyak 10 persen sehingga menjadi 61 persen.
Selain itu, Freeport juga diwajibkan untuk membangun smelter baru di Kawasan Terpadu Fakfak, Papua Barat.
Bahlil mengatakan pemerintah memang berencana untuk memperpanjang kontrak dengan Freeport. Sebab, produksi tambang tembaga tersebut akan mencapai puncaknya pada 2035.
“Sekarang kita berpikir strategis saja, produksi Freeport itu 2035 itu puncaknya, begitu selesai 2035 itu akan menurun. Kalau tidak ada kepastian perpanjangan, maka tidak ada eksplorasi, berarti tahun 2040 ini jadi barang mati,” kata Bahlil.
Terkait dengan penentuan operatorship, Bahlil mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam pembicaraan. Menurutnya, yang terpenting bukanlah pihak mana yang menjadi operator, tetapi penataan laporan keuangan harus transparan.
“Yang penting adalah penataan laporan keuangan dan transparansi, kan yang penting bagi kami ada penambahan nilai, pendapatan negara dan bagaimana pengelolaan tambang bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Menunggu Perpanjangan Kontrak
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan bahwa pembangunan smelter tembaga di Fakfak, Papua Barat masih menunggu kepastian perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
“Belum tahu, itu kan bagian dari perpanjangan [kontrak]. Kalau jadi, baru kita mulai studi, baru kita mulai lihat,” ujar Tony di sela-sela kunjungan lokasi tambang tembaga di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, Jumat (1/12/2023) lalu.
Tony menyampaikan, pihak PTFI belum bisa memberikan gambaran secara pasti seberapa potensial pembangunan smelter tembaga di Fakfak.
Menurutnya, hal ini tidak bisa diproyeksikan secara kasar mata, namun harus berdasarkan data dari studi kelayakan atau feasibilty study (FS). Dari hasil analisis tersebut, maka bisa didapatkan perolehan nilai kapitalnya.
Diketahui, PTFI telah berkomitmen untuk membangun smelter yang lokasinya berada pada Kawasan Terpadu, Fakfak. Pada kawasan yang sama, juga akan dibangun pabrik pupuk milik PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim).
Pembangunan smelter tembaga di Fakfak, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh PTFI untuk perpanjangan kontrak IUPK yang berakhir pada 2041. Syarat lainnya adalah penambahan saham pemerintah melalui MIND.ID sebanyak 10 persen atau menjadi 61 persen.
Sementara itu, saat ini PTFI sedang menyelesaikan pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.
Smelter ini diharapkan dapat beroperasi secara ramp-up atau bertahap mulai Mei 2024 dan dapat berproduksi penuh di Desember 2024.
“Mulai beroperasi tahun 2024 bulan Mei ramp-up. 100 persen kapasitas produksi baru bisa dicapai bulan Desember 2024,” kata Tony seperti dilansir Antara.
Setelah beroperasi penuh, smelter mampu mengolah konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta dry metric ton (dmt) dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun.
Smelter Gresik, merupakan smelter kedua yang dimiliki oleh PTFI. Dalam pembangunan smelter kedua ini, PTFI menanamkan investasi 2,9 miliar dolar AS atau setara Rp43 triliun per akhir Oktober 2023, dari total anggaran 3 miliar dolar AS.
Adapun smelter pertama PTFI dibangun pada 1996 dengan nama PT Smelting Gresik. Kedua fasilitas smelter ini adalah komitmen dan keseriusan PTFI dalam mendukung program hilirisasi nasional.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
