SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi (Solopos)
Solopos.com, JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2022 berpotensi melebar karena adanya konflik antara Rusia dengan Ukraina.
“Ke depan, jika harga minyak bumi secara persisten di level yang tinggi di atas 100 dolar AS per barel dan harga-harga barang pokok penting naik, pemerintah kemungkinan akan melakukan intervensi harga, memberi subsidi, dan bantuan sosial, yang akan menekan defisit APBN,” katanya dalam keterangan resmi seperti dilansir Antara di Jakarta, Selasa (8/3/2022).
Eisha memperkirakan kenaikan harga minyak mentah (ICP) tiap 1 dolar AS per barel akan meningkatkan anggaran subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp49 miliar, kompensasi kepada Pertamina Rp2,65 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp295 miliar.
Pada saat yang sama, di sisi pendapatan negara, kemungkinan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya akan naik masing-masing sebesar Rp0,8 triliun dan Rp2,2 triliun sehingga defisit tetap berpotensi melebar.
Pada saat yang sama, di sisi pendapatan negara, kemungkinan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya akan naik masing-masing sebesar Rp0,8 triliun dan Rp2,2 triliun sehingga defisit tetap berpotensi melebar.
Baca Juga: Didampingi Menteri Keuangan, Presiden Laporkan SPT
Adapun dalam APBN 2022 pemerintah memperkirakan defisit mencapai Rp868 triliun atau 4,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia melanjutkan subsidi pun tetap perlu ditambah untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah agar tidak jatuh ke kemiskinan yang lebih dalam. “Risiko ke depan, ancaman inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, serta dapat beresiko menghambat pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Baca Juga: Konflik Papua dan Ekspansi Ekonomi Pemerintah
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2022 sebesar 141,4 miliar dolar AS atau meningkat dari Januari 2022 sebesar 141,3 miliar dolar AS.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, mengatakan peningkatan cadangan devisa ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa.
“Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,5 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” katanya.
BI, lanjut dia, menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan BI memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.