Solopos.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan kebijakan impor beras sama sekali tidak mengganggu nilai tukar petani pangan (NTPP).
Hal tersebut terbukti melalui data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa nilai tukar petani di Indonesia terus meningkat selama dua tahun terakhir.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
“Pertumbuhan NTPP seperti ini mengartikan ‘sedulur’ petani tanaman pangan semakin sejahtera. Langkah importasi yang dilakukan pemerintah tidak begitu berdampak negatif. Ini karena kami memastikan importasi yang dilakukan adalah importasi yang terukur dan sesuai kalkulasi, serta hanya dipergunakan untuk pelaksanaan program pemerintah saja,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (9/2/2024) seperti dilansir Antaranews.
Ia mengatakan pada Oktober 2022, NTPP tercatat mulai bangkit melampaui angka 100. Saat itu NTPP mencapai 100,41 dan semakin tumbuh selama tahun 2023.
Indeks rata-rata NTTP setahun penuh selama 2023 ada di 107,63 dengan capaian indeks tertinggi pada Oktober 2023 di 114,55, sedangkan NTPP pada Januari 2024 berada di angka 116,16.
Kepala Bapanas menyampaikan kebijakan impor beras yang diambil pemerintah merupakan langkah terakhir yang sudah melalui pembahasan yang komprehensif sehingga kebijakan tersebut bertujuan guna menjaga stabilitas ekonomi, serta ketersediaan beras nasional.
“Jadi memang saat ini meskipun produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino, namun kita memerlukan beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif. Karena itu, pemerintah menyeimbangkan kekurangan tersebut dengan kebijakan importasi,” katanya.
Selain itu ia mengatakan untuk menyambut panen raya yang diperkirakan pada Maret 2024, pihaknya bersama Kementerian Pertanian akan berkoordinasi untuk mempersiapkan penyerapan yang optimal guna mencegah jatuhnya harga di tingkat petani, serta memastikan produksi beras dalam negeri terpenuhi.
“Saat ini kami tengah mempersiapkan cadangan pangan pemerintah jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saat diperlukan hal tersebut dapat dimanfaatkan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah berusaha menjaga harga gabah di tingkat petani tetap tinggi di kisaran Rp7.000 per kilogram yang dianggap sebagai harga yang bagus untuk komoditas tersebut.
“Harga Rp7.000 itu sudah harga bagus, Pak,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada salah satu peserta “Dialog Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bersama Petani” di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (4/2/2024) seperti dilansir Antaranews.
Salah satu petani peserta dialog, Cahya Dadang, menyampaikan kepada orang nomor satu di Kemenko Perekonomian tersebut agar pemerintah menjaga harga gabah di tingkat petani dalam kisaran harga Rp7.000.
“Baik, Pak,” kata Airlangga.
Selain menyampaikan hal tersebut, Cahya Dadang juga mempertanyakan kebijakan impor beras pemerintah yang menurutnya membuat harga beras jatuh saat panen.
Airlangga pun menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengimpor beras pada masa panen raya. Akan tetapi, pemerintah tetap mengimpor beras saat produksi panen tidak maksimal dengan kuota impor yang disesuaikan.
“Seperti kemarin di bulan November-Desember [2023] kan produksinya hanya sekitar 1,2 juta ton dan diperkirakan bulan Januari ini produksinya juga hanya 1,2 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor agar minimal cadangan beras pemerintah mencapai 1,2 juta ton,” ujarnya.
Ia mengatakan impor diperlukan agar harga beras stabil di tengah cuaca ekstrem akhir-akhir ini akibat El Nino. Kestabilan harga ini juga pemerintah jaga dengan menyalurkan bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram per keluarga setiap bulannya kepada 22 juta penduduk.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
