SOLOPOS.COM - Ilustrasi jalan tol. (Istimewa)
Solopos.com, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bertransformasi, berinovasi, dan memodernisasi jalan tol. Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah penerapan multi lane free flow (MLFF) secara bertahap dan ditargetkan berlaku di semua tol pada 2023.
Wacana penerapan teknologi nirsentuh atau MLFF di gerbang tol mengemuka sejak beberapa waktu terakhir. Bila teknologi ini diterapkan, pengguna tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol.
Kementerian PUPR berusaha melakukan berbagai inovasi dan transformasi digital di jalan tol dengan konsep intelligent toll road system (ITRS). Di antaranya yaitu konsolidasi transaksi jalan tol melalui transaksi nontunai atau MLFF dan pengendalian kendaraan over load over dimension (ODOL).
Baca Juga: Pakai Teknologi Multi Lane Free Flow, Tak Lagi Berhenti di Gerbang Tol
Baca Juga: Pakai Teknologi Multi Lane Free Flow, Tak Lagi Berhenti di Gerbang Tol
“Mulai akhir tahun ini, kita akan memperkenalkan transaksi nirsentuh dengan menggunakan teknologi onboard unit yang terhubung dengan satelit sehingga masyarakat bisa langsung melewate gate tol tanpa perlu berhenti dulu untuk tapping e-money,” ucap Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit dalam Webinar Infrastruktur untuk Indonesia pada Rabu (2/3/2022).
Teknologi MLFF akan diuji coba di beberapa ruas jalan tol pada tahun ini dan ditargetkan dapat beroperasi 100% pada akhir tahun 2023.
Ketika multi lane free flow diterapkan, pengguna tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol. Saat uji coba, kendaraan cukup melajukan kendaraan tanpa henti dengan kecepatan 20-30 km per jam.
Baca Juga: Kualitas Jalan Underpass Makamhaji Sukoharjo Dibuat Setara Jalan Tol
Sedangkan pengendalian kendaraan ODOL sudah mulai diuji coba di Jalan Tol Tangerang-Merak, sehingga ditargetkan bisa terinstalansi pada 2022 dan beroperasi penuh pada 2023.
“Pengendalian ODOL akan menggunakan scanner dimensi yang terpasang pada kamera dan timbangan pengukuran yang terpasang pada jalan sehingga berat kendaraan tetap bisa diukur saat kendaraan masih berjalan,” kata Danang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar dalam peningkatan pelayanan jalan tol tidak hanya mengejar tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian tarif tol.
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan dan permintaan masyarakat yang semakin tinggi.
Sampai Desember 2021, jalan tol yang telah beroperasi sepanjang 2.457 km terdiri dari 64 ruas jalan tol yang dikelola oleh 45 BUJT. Untuk menjaga iklim investasi dan pelayanan jalan tol kepada masyarakat, Kementerian PUPR mendorong adanya transformasi, inovasi, dan modernisasi sebagai tema pengembangan jalan tol tahun 2019-2024.
Baca Juga: Kementerian PUPR Lanjutkan Proyek 35 Bendungan di 2022, 4 Ada di Jateng
”Transformasi dilakukan melalui penciptaan nilai tambah dari aset jalan tol yang ada. Inovasi diperlukan pada bidang teknologi, pembiayaan, dan pengelolaan jalan tol. Sedangkan modernisasi dilakukan melalui penciptaan user experience yang lebih baik dan manajemen aset jalan tol,” kata Danang.
Menurut Danang, pada saat pandemi, korporasi jalan tol fokus pada 3 strategi yaitu cost leadership, revenue enhancement, dan cash management. Ditambah juga pemanfaatan aplikasi digital untuk efektivitas dan user experience yang lebih baik.
“Inovasi pembiayaan pengusahaan jalan tol yang terdiri dari pembiayan lahan, pembiayaan ekuitas, pembiayaan pinjaman, dan pembiayaan risiko sangat diperlukan untuk mengurangi risiko investasi, mengurangi cost of capital, dan mengelola cashflow,” ujarnya.
Baca Juga: Potret Kebiasaan Orang Indonesia saat Injak Gas Mobil di Tol
Turut hadir sebagai narasumber pada acara webinar tersebut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara Basuki Purwadi, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Wahyu Utomo, dan Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Pradana Murti.