Solopos.com, SOLO — Kondisi tidak bagus yang terjadi pada industri plastik juga dialami industri plastik di Solo. Sebelumnya Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyatakan banyak industri plastik yang akan tutup akibat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merelaksasi sejumlah perizinan impor.
Wakil Sekretaris Apindo Solo, Sri Saptono Basuki, menyampaikan kondisi yang terjadi di Solo tak jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi secara nasional. Di mana secara umum ada industri yang terpukul dengan revisi Permendag yang mengarah pada pelonggaran aturan impor.
Promosi Telkom-Neutra DC Gelar Konferensi Internasional The Other Side of AI
“Pasar dalam negri terkontraksi, sementara daya beli masyarakat juga terkoreksi. Ini kembali kepada tata kelola regulasi yang multiplier-nya ke mana-mana. Sementara kondisi global juga belum terlalu baik, dan iklim politik dalam negeri terkait pilkada belum memberikan dorongan, semua serba wait and see,” kata dia, Sabtu (20/7/2024).
Dia mengatakan industri plastik tersebut memiiki ragam produk yang cukup banyak. Mulai dari kantong plastik, alat rumah tangga, mainan anak, hingga furniture. Disebutkan, saat ini di beberapa daerah justru sudah masuk alat-alat rumah tangga berbahan plastik hasil impor yang dijual umum, baik yang dijual secara online maupun offline. Belum lagi dengan pameran-pameran yang menampilkan produk impor yang banyak digelar di ibu kota yang mencerminkan masifnya produk luar masuk dan berekspansi.
“Bila aturan perniagaan lemah, tidak mustahil industri dalam negri akan kolaps, bahkan tutup,” lanjut dia.
Sebelumnya, Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Inaplas Budi Susanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/7/2024) seperti dilansir Antaranews, menilai dengan terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang merevisi Permendag 36 Tahun 2023, mengakibatkan industri plastik akan semakin terpuruk. Dia khawatir keterpurukan tersebut mengakibatkan industri bahan baku plastik akan tutup dan berdampak pada sektor ketenagakerjaan.
Dia berharap Permendag No. 8 Tahun 2024 segera direvisi dan kembali menetapkan Permendag No 36 Tahun 2023 tentang larangan pembatasan (lartas) barang impor.
Dia mengeluhkan situasi Indonesia yang sejak 2020 lali sudah mulai kebanjiran produk impor bahan baku plastik, khususnya dari Thailand, Vietnam, Malaysia, China, Korea Selatan, dan Timur Tengah.