SOLOPOS.COM - Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).
Solopos.com, JAKARTA — Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyebut telah mengucurkan anggaran sebesar Rp723 miliar untuk membebaskan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Meski demikian, tidak dijelaskan penerima dana pembebasan lahan yang daerah inti statusnya awalnya kawasan tanaman industri itu.
Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi menyebut angka Rp723 miliar tersebut terbagi menjadi dua. Pertama yakni untuk membebaskan lahan di sepanjang jalan IKN.
Kedua, menurut Basuki untuk membebaskan lahan yang nantinya digunakan menjadi Kantor Presiden dan Lembaga/Kementerian di IKN atau kawasan inti.
“Jadi Rp723 miliar itu penggunaannya terbagi jadi dua, pertama untuk jalan, kedua untuk kawasan inti pusat pemerintahan,” tuturnya di Jakarta, Senin (28/8/2023).
Basuki berpandangan pembebasan lahan di wilayah IKN sangat dibutuhkan, karena jika tanah tidak dibebaskan maka konstruksi pembangunan tidak bisa dilanjutkan oleh pemerintah.
“Untuk pembangunan IKN kan tidak mungkin bisa jika konstruksinya dibangun di lahan yang tidak dibebaskan,” katanya.
Kendati demikian, menurut Basuki anggaran untuk pembiayaan pembebasan lahan di IKN bisa terus bertambah karena masih berproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Bisa saja bertambah nanti, ini masih berproses di BPN,” ujarnya.
Seperti diketahui, hingga Agustus 2023 LMAN telah menggelontorkan dana sebesar Rp723,78 miliar untuk pembiayaan pembebasan lahan di IKN.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Tanah IKN Tidak Gratis, LMAN Bayar Rp723 Miliar untuk Jalan Hingga Calon Istana