Solopos.com, JAKARTA — PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) optimistis pembiayaan baru akan tumbuh mencapai 20 persen year on year (yoy) pada 2024 di tengah dinamika politik dalam negeri.
Direktur Operasional BRI Finance Willy Halim Sugiardi di Jakarta, Rabu (17/1/2024), mengatakan pihaknya akan mempertahankan fokus strategi pada segmen konsumen sebagai katalisator utama untuk mencapai target tersebut.
Selain itu, perseroan juga akan mengarahkan fokus pada dua segmen potensial, yaitu pembiayaan mobil bekas dan fasilitas dana, yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan.
Pihaknya tetap optimistis terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024.
Pihaknya tetap optimistis terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024.
“Dalam menghadapi dinamika Pemilu, kami tetap optimis bahwa pertumbuhan bisnis kami akan berlanjut, didorong oleh strategi fokus pada pembiayaan konsumer, optimalisasi sumber daya, dan pemanfaatan peluang di segmen electric car dan high yield. Kami tetap berkomitmen,” ujar Willy dilansir Antaranews.com, Rabu.
Terkait pendanaan pada 2024, perseroan berencana memperoleh sumber dana terbesar dari perbankan, serta mempertimbangkan pendanaan dari pasar modal dengan memantau kondisi pasar dan pergerakan suku bunga.
Sepanjang tahun 2023, BRI Finance mencatatkan total disbursement senilai Rp6 triliun atau tumbuh 8 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana penyaluran pembiayaan didominasi oleh pembiayaan konsumer yang lebih dari 60 persen dari total penyaluran pembiayaan.
“Pembiayaan mobil baru tetap menduduki porsi terbesar dengan total Rp2,2 triliun atau sekitar 65 persen dari portofolio pembiayaan,” ujar Willy.
Perseroan berhasil menjaga Rasio Non-Performing Financing (NPF) di level 1,7 persen pada 2023, yang menunjukkan komitmen untuk tetap terus menjaga kualitas aset pembiayaan.
Sedangkan, Rasio Non-Performing Financing (NPF) per Desember 2023 juga baik yaitu dibawah 2 persen, yang menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjaga kualitas aset.
Selain Pemilu, pada tahun ini perseroan juga dihadapkan pada peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni POJK 22 tahun 2023 yang menitikberatkan pada perlindungan konsumen yang akan berpengaruh terhadap perubahan perilaku customer, cyber risk, dan implementasi ESG.