Solopos.com, SOLO — Pemerintah terus mengupayakan ekosistem logistik Indonesia tumbuh dengan baik di tengah banyaknya tantangan yang harus mereka hadapi.
Kepala Bidang Infrastruktur Konektivitas Antar Moda Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Balkis Kusumawati, mengatakan Instruksi Presiden No. 5/2020 ada untuk menyusun National Logistics Ecosystem (NLE).
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
“Tujuannya menyelaraskan arus lalu lintas barang, informasi dan dokumen internasional serta domestik. Dengan NLE, pertukaran data, simplifikasi proses, dan penghapusan repetisi serta duplikasi mudah dilakukan. Selain itu kami juga mendorong sistemnya berbasis IT guna menghubungkan semua sistem logistik yang sudah ada,” ujar Balkis dalam acara Seminar dan Workshop Membangun Transportasi Barang yang Selamat, Tertib dan Efisien yang diadakan secara hybrid pada Selasa (1/8/2023).
Balkis melanjutkan, ruang lingkup NLE terdiri atas penyederhanaan probis pemerintah, kolaborasi platform logistik, kemudahan pembayaran dan fasilitasi pembiayaan, serta penataan tata ruang, dan infrastruktur.
Dari keempat tahapan ini yang progresnya sudah mencapai 100% adalah kemudahan pembayaran dan fasilitasi pembiayaan. Bentuk keberhasilan berupa terjadinya kerja sama perbankan dengan Mandiri, BNI, BRI, BSI, OCBC, dan Bank Permata.
Selanjutnya, penataan tata ruang dan infrastruktur baru mencapai 50% dengan progres berjalan hingga penetapan tarif tunggal jasa pelabuhan Tanjung Priok dan koordinasi stakeholder pelabuhan, serta pembangunan dan sinkronisasi autogate sistem.
Tahapan selanjutnya yakni zonasi tempat penimbunan peti kemas serta sinkronisasi jalur kereta api peti kemas.
Saat ini NLE sudah berlaku di sepuluh pelabuhan nasional, antara lain Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Kendari, dan Merak.
Balkis menjelaskan pada tahun 2022 NLE juga berlaku di empat pelabuhan tambahan, yaitu Pontianak, Dumai, Lampung, dan Palembang.
Dia meneruskan, NLE diharapkan dapat memicu penurunan waktu dan biaya logistik serta menumbuhkan kepercayaan kepada ekosistem logistik nasional.
Ke depannya, target pengembangan NLE adalah efisiensi biaya dan waktu logistik, perubahan kesisteman dan perilaku logistik serta perubahan perilaku berupa mengurangi moral hazard.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat transportasi nasional Djoko Setijowarno mengatakan perlu ada kebijakan ekstrem berupa pembenahan sistem logistik dari hulu hingga hilir.
“Sistem logistik nasional masih banyak masalah, bukan masalah di Kementerian Perhubungan, [Kementerian] PUPR dan Polri, namun perlu keikutsertaan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian.dan Kementerian ESDM,” ujar Djoko.
Djoko menjelaskan, data Kementerian Keuangan 2019 menunjukkan sekitar 23,2% PDB merupakan komponen biaya logistik.
Sementara itu, perkiraan biaya transportasi jalan, baik penumpang maupun barang tahun 2019 sekitar Rp3.293 T per tahun atau sekitar 20,8% dari PDB.
Saat ini, sekitar 87,57% pergerakan barang terjadi melalui jalan, dan jika diangkut secara overdimensi overloading (ODOL) membuat terjadi kerusakan jalan dan kemacetan, sehingga sistem distribusi menjadi kurang efisien.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
