Sudah Aturan Lama, Plafon KUR UMKM Sebesar Rp100 Juta Bisa Tanpa Jaminan

Solopos.com, JAKARTA —  Pemerintah memutuskan untuk menaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan menjadi Rp100 juta, dari sebelumnya Rp50 juta. Selain itu, kredit untuk UMKM diperbesar menjadi Rp20 miliar.

Dilansir dari situs indonesiabaik.id yang dikelola Kominfo, berikut syarat mendapatkan KUR tanpa jaminan:

• Individu (perorangan)
• Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan
• Menjalankan usahanya di salah satu platform e-commerce (misal Shopee, Tokopedia dll) dan/atau penyedia ride hailing (Gojek atau Grab)
• Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit
• Jika tertarik untuk mengajukan KUR tanpa jaminan ini, salah satunya bisa melalui BRI yang merupakan salah satu dari bank penyalur KUR. Apa lagi perusahaan tahun ini menargetkan menyalurkan KUR tanpa jaminan ke 57 juta usaha ultra mikro.
• Dilansir dari laman resmi BRI, cara pengajuannya bisa dengan mengunjungi laman kur.bri.co.id. Kemudian pilih ‘Ajukan Pinjaman’. Login menggunakan alamat email dan masukkan kata sandi jika sudah memiliki akun. Namun, jika belum memiliki akun di laman tersebut bisa memilih ” Daftar”.
• Baca pernyataan yang diberikan oleh BRI dan klik “Setuju”. Isi formulir pengajuan yang diberikan oleh BRI secara online. Di antaranya berisi tentang Profil Anda, Profil Usaha, Unggah Dokumen, dan Data Pengajuan.

Instruksi Presiden

Sebelumnya, dilansir Bisnis.com, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Sunarso merespons permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua KUR UMKM bisa dilakukan tanpa agunan atau tanpa jaminan.

Bahkan, Jokowi mendorong Kementerian BUMN, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) agar bisa merealisasikannya. Lebih lanjut, hal ini dilakukan, lantaran tidak semua UMKM memiliki aset agunan dan kolateral.

Bahkan, Jokowi mendorong Kementerian BUMN, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) agar bisa merealisasikannya. Lebih lanjut, hal ini dilakukan, lantaran tidak semua UMKM memiliki aset agunan dan kolateral.

“Sehingga, prospek itu harus dilihat, jangan hanya agunannya, tapi juga prospeknya. Kalau prospek bagus, mestinya diberikan kredit,” tutur Jokowi dalam pembukaan Brilianpreneur, Kamis (7/12/2023).

Sunarso menyebut kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon sampai dengan Rp100 juta sudah dilakukan tanpa jaminan. Apabila bank meminta jaminan, sudah dipastikan perbankan bakal mendapat penalti.

Sementara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan untuk kebijakan ke depan, pihaknya sedang mendiskusikan dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan hingga Kemenkop UKM.

“Kami [masih terus kaji] dari sisi penjaminan atau istilahnya agunan. Agunan Ini kan bisa dikurangi kalau penjaminannya makin kuat. Nah, ini sedang kita ajukan supaya penjaminan ke depan lebih luas dan size-nya lebih besar agar nasabah makin banyak masuk ke sistem KUR dan ultra mikro,” ujarnya pada awak media.

Tercatat, porsi kredit UMKM Tanah Air masih berada di level 21%. Angka ini jauh lebih kecil dibanding negara lain seperti di China yang mencapai 65%. Sementara itu, porsi kredit UMKM di Jepang mencapai 65% dan India 50%.

Sementara jika dilihat dari kredit yang disalurkan oleh Himbara, tercatat, per September 2023 menyalurkan Rp1.600 triliun, di mana porsi BRI mencapai 83%.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Jokowi Minta Kredit UMKM Tanpa Agunan, Bos BRI (BBRI) Buka Suara

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif