Solopos.com, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons kritikan soal pemberian subsidi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang dinilai kurang tepat sasaran karena justru menambah kemacetan dan berisiko menambah emisi karbon.
Menurut Agus, pengembangan industri kendaraan listrik harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi.
Promosi Fokus Transformasi, Telkom Bagikan Dividen Rp17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5%
“EV ini kan pada dasarnya untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita punya komitmen zero emisi pada 2060. Ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu,” katanya di Jakarta, Selasa (9/5/2023) seperti dilansir Antara.
Menperin juga mengingatkan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik akan membuka lapangan kerja yang cukup besar bagi rakyat Indonesia.
Di sisi lain, pengembangan industri kendaraan listrik juga bermanfaat untuk memanfaatkan program hilirisasi nikel yang tengah dijalankan pemerintah.
“Jadi kalau kita melihat pengembangan industri EV itu jangan dilihat dari satu faktor saja tapi faktor secara utuh, harus kita lihat karena ekosistem itu juga kita bentuk dan manfaat serta tujuan yang saya sampaikan tadi, tidak bisa dilihat dari satu faktor saja,” tutur Agus.
Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi kendaraan listrik. Ia menilai pemberian subsidi bukan solusi masalah lingkungan hidup seperti polusi udara, terlebih ketika pemilik kendaraan listrik adalah kalangan yang tidak memerlukan subsidi.
Anies menyebut emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM).
“Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil [listrik] memuat orang sedikit,” katanya.
Anies juga menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Anies, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalanan.
“Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata mendapatkan perhatian dalam percakapan sosial media,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
