SOLOPOS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Rapat tersebut membahas progres penanganan permasalahan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. serta progres restrukturisasi BUMN dan holding BUMN. (Antara/Dhemas Reviyanto)
Solopos.com, JAKARTA–Kementerian BUMN menyatakan penambahan subsidi energi bukti kehadiran pemerintah bagi masyarakat.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik dukungan DPR terhadap usulan pemerintah melalui Menteri Keuangan terkait penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Persetujuan DPR memastikan bahwa BBM, elpiji, dan listrik yang disubsidi tidak naik. Ini bukti negara hadir dan terus berupaya keras, karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global,” kata Erick dalam keterangan resmi, Jumat (20/5/2022).
Kementerian BUMN bersama Pertamina dan PLN lanjutnya, akan fokus menjaga ketersediaan energi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Kementerian BUMN bersama Pertamina dan PLN lanjutnya, akan fokus menjaga ketersediaan energi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Pernyataan ini menyusul persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terhadap usulan pemerintah terkait penambahan subsidi energi pada APBN 2022 dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan pada Kamis (19/5/2022).
Baca Juga: Kemenkeu dan KKSK Kuatkan Koordinasi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
Penambahan anggaran dan kompensasi BBM sendiri mencapai Rp275 triliun.
Pengajuan penambahan alokasi itu dibahas dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Raker Banggar DPR) terkait persetujuan tambahan kebutuhan anggaran dalam merespons kenaikan harga komoditas.
Sri Mulyani memaparkan bahwa tingginya harga komoditas dan energi menyebabkan adanya selisih antara asumsi harga minyak atau Indonesia crude price (ICP) yang tercantum dalam APBN, yakni US$63 per barel.
Saat ini, rata-rata harga ICP telah mencapai US$99,4 per barel. Hal tersebut menyebabkan adanya kekurangan kebutuhan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero).
Baca Juga: Bahlil: RI Tak Akan Ekspor Energi Baru Terbarukan
Sri Mulyani menyebut kebutuhan biaya subsidi akan melonjak dari Rp134 triliun menjadi Rp208,9 triliun dan kompensasi melonjak dari Rp18,5 triliun menjadi Rp234,6 triliun.
“Pilihannya hanya dua, kalau ini [anggaran subsidi dan kompensasi] tidak dinaikkan harga BBM dan listrik naik, kalau harga BBM dan listrik tidak naik ya ini yang naik. Tidak ada in between, pilihannya hanya dua,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah meminta adanya tambahan anggaran untuk subsidi energi sesuai dengan selisih yang muncul antara alokasi awal dengan kebutuhan biaya setelah kenaikan harga energi.
Berita telah tayang di Bisnis.com berjudul Erick Thohir Bela Sri Mulyani Tambah Subsidi Energi Rp350 Triliun