Solopos.com, SOLO – Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno, berharap Pemerintah Daerah (Pemda) bisa secara mandiri mengelola transportasi umum dengan skema buy the service (BTS).
Dalam acara Forum Diskusi Sektor Transportasi yang digelar oleh Institut Studi Transportasi (Instran) secara daring, Selasa (11/7/2023), Hendro menyoroti skema BTS yang anggarannya mulai dipertanyakan oleh sejumlah kementerian.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
“Sejauh ini masih belum ada kota di Indonesia yang mengelola transportasi umum dengan skema BTS secara mandiri. Skema BTS saat ini sedang dalam sorotan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait anggaran yang diberikan. Pemda di sini harus aktif untuk bisa mengelola transportasi umum dengan skema BTS ini secara mandiri,” ucapnya.
Hendro menyoroti subsidi yang diberikan membuat Pemda terlena sehingga enggan mengurus transportasi umum secara mandiri. Ia mengatakan peran aktif Pemda dalam mengelola transportasi umum dengan skema BTS tersebut bisa menghasilkan pemasukan yang digunakan untuk merawat moda transportasi yang diberikan Kementerian Perhubungan.
“Pemda harus aktif, BTS yang sudah ada bisa memberikan anggaran untuk perawatan dan bertanggung jawab, sekarang semua masih dikelola oleh pusat. Ke depan Pemda harus sudah berinisiatif untuk ambil satu dua koridor untuk dikelola mandiri, yang lainnya harus didorong agar pemda bisa mengambil alih peran BTS secara utuh,” tambahnya.
Salah satu transportasi umum yang menggunakan skema BTS ini adalah Batik Solo Trans (BST) yang memiliki enam koridor. Saat ini BST beroperasi mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Kepala PT Bengawan Solo Trans selaku operator BST, Mulyadi, saat dihubungi Solopos.com mengatakan saat ini semua operasional BST dikelola oleh pusat. Ia mengatakan saat ini Kota Solo masih belum memiliki anggaran untuk mengelola BST secara penuh.
“Saat ini memang belum dikelola oleh kami karena terbatasnya anggaran, ke depannya kami berharap bisa feeder dulu yang kami kelola. Hal ini tidak lepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Solo yang kecil yang perlu memprioritaskan sektor lain,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, saat ini setiap pemasukan dari BST langsung masuk ke Kementerian Perhubungan. Dengan begitu, PT Bengawan Solo Trans tidak memiliki daya untuk mengelola pendanaan yang masuk dari operasional BST.
“Semua pemasukan saat ini, masuk ke pusat yaitu Kemenhub, jadi semua pemasukan masuk ke sana, kami enggak punya anggaran untuk pengelolaan. Sejauh ini untuk operasional memang masih berasal dari pusat juga,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
