Stabilkan Harga, Bulog Bakal Gelontor 1,2 Juta Ton Beras Tahun Ini

Solopos.com, JAKARTA – Dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas beras, Perum Bulog ditargetkan menyalurkan 1,2 juta ton beras pada 2023. Langkah tersebut sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen pada 2023.

Petunjuk tersebut memuat mekanisme pelaksanaan SPHP beras diantaranya target penyaluran, waktu dan lokasi pelaksanaan, serta harga penjualan. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan, petunjuk pelaksanaan ini merupakan turunan dan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 12/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, dan Perbadan No. 15/2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen.

Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan

“Petunjuk pelaksanaan ini merupakan pedoman yang penting bagi terlaksananya SPHP beras yang tepat sasaran dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini akan menjadi landasan bagi Perum Bulog sebagai operator yang ditugaskan Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan program SPHP,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (9/1/2022).

Secara umum, Arief menjelaskan, pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen pada 2023 menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang berasal dari pembelian langsung baik yang dibeli dengan menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial, maupun pengadaan dari luar atas penugasan Pemerintah.

“Pelaksanaan SPHP beras akan dilakukan di seluruh Indonesia melalui Bulog dengan target penyaluran minimal 1,2 juta ton atau disesuaikan dengan kondisi pasar,” ujarnya. Menurutnya, SPHP beras pada 2023 akan dilaksanakan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember 2023 dengan intensitas pelaksanaan per bulan mengacu kepada perkembangan rata-rata harga beras secara nasional yang dihimpun dari laporan perangkat daerah.

Melalui SPHP beras ini, Bulog melakukan penyaluran beras dengan harga Rp8.300–Rp8.900 per kg disesuaikan dengan pembagian zonasi. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Rp8.300 per kg.

Kemudian, wilayah Sumatra kecuali Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Rp8.600 per kg, dan Wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp8.900 per kg. “Harga tersebut merupakan harga pembelian di gudang Bulog dan berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pangan Nasional yang mengatur tentang kebijakan harga eceran beras. Saat ini penetapan harga eceran menjadi wilayah kerja Badan Pangan Nasional, kita juga sedang lakukan review untuk memperbaharui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras,” ujarnya.

Untuk optimalisasi pelaksanaan, Arief menambahkan, Bulog dapat melaksanakan SPHP melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran atau melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern serta tempat-tempat yang mudah di jangkau lainnya.

“Poinnya, yang terpenting tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat konsumen harus sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai jaminan atas mutu, beras yang dijual harus mencantumkan informasi harga, kelas mutu dan berat bersih,” jelasnya.

Lebih lanjut Arief menambahkan, pelaksanaan SPHP beras di tingkat konsumen bertujuan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali di seluruh Wilayah Indonesia. Arief mengatakan, melihat tingginya keterkaitan beras terhadap kepentingan publik, maka pemerintah tentunya sangat berkepentingan menjaga stabilitas stok dan harga beras.

“Kenaikan harga beras secara makro akan berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan, sedangkan secara mikro akan berdampak pada besarnya pengeluaran keluarga atau rumah tangga atas beras yang akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga,” jelasnya.

Berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, beras berkontribusi 5,20 persen terhadap jumlah pengeluaran, angkanya bahkan meningkat menjadi 25,87 persen bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Pada 2022, beras menyumbang bobot inflasi sebesar 3,33 persen.