SOLOPOS.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Istimewa/Youtube Kemenkeu)

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan pengeluaran untuk manfaat pensiun dan subsidi mendorong realisasi belanja non kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp180,3 triliun pada Maret 2023.

“Belanja non K/L mampu tumbuh 9,8 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang antara lain didorong manfaat pensiun dan subsidi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (17/4/2023).

Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan

Ia menyebutkan realisasi manfaat pensiun pada tiga bulan pertama tahun ini mencapai Rp39 triliun atau naik 5 persen (yoy) dari Rp37,1 triliun. Capaian tersebut meliputi pembayaran melalui PT Taspen (Persero) sebesar Rp34,1 triliun dan PT Asabri (Persero) senilai Rp4,9 triliun.

Peningkatan pembayaran manfaat pensiun disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima pensiun, terutama pensiun pegawai negeri sipil (PNS) daerah dari 1,9 juta pada tahun 2022 menjadi 2,1 juta pada tahun 2023.

Sementara realisasi subsidi tercatat mencapai Rp37,5 triliun yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp24,5 triliun atau turun 24,7 persen (yoy) dan subsidi non energi senilai Rp13 triliun atau naik 117,6 persen (yoy).

Bendahara Negara tersebut memerinci, realisasi subsidi energi berasal dari pemberian subsidi senilai Rp800 miliar untuk 80,3 ribu kilo liter (kl) bahan bakar minyak (BBM), subsidi Rp13,7 triliun untuk 1,3 juta metrik ton (MT) LPG 3 kilogram (kg), serta subsidi 10 triliun untuk 39,1 juta pelanggan listrik bersubsidi.

“Nilai penyaluran subsidi LPG sangat tinggi, sehingga ini menggambarkan APBN hadir di dapur Anda agar masyarakat bisa membeli LPG 3 kg dengan harga yang sangat rendah,” ucap dia.

Kemudian, lanjut dia, realisasi subsidi non energi diberikan dalam bentuk realisasi subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp12,5 triliun (ditunjang pencairan atas penyaluran tahun sebelumnya), Public Service Obligation (PSO) perkeretaapian Rp200 miliar, bantuan uang muka perumahan Rp200 miliar kepada 37,1 ribu unit, serta subsidi imbal jasa penjaminan Rp200 miliar.

Pemberian subsidi bunga KUR bertujuan membantu UMKM agar bisa meningkatkan produksi dengan kredit yang murah di tengah pemulihan ekonomi, lantaran terdapat kecenderungan tren suku bunga dunia yang meningkat saat ini. Sedangkan, subsidi uang muka perumahan diberikan untuk masyarakat tidak mampu.

THR PNS dan Pensiunan

Di sisi lain Kemenkeu telah membayarkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp28,07 triliun per 14 April 2023 kepada 6,8 juta pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan.

“Pembayaran THR telah dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat, ASN pemerintah daerah (pemda), serta pensiunan,” kata Sri Mulyani.

Ia memerinci, pembayaran THR untuk ASN pusat termasuk TNI/Polri telah terbayarkan sebesar Rp11,47 triliun untuk 2,1 juta pegawai.

Adapun jumlah satuan kerja (satker) yang sudah membayarkan THR untuk ASN pusat tercatat sebanyak 13.332 satker atau merupakan 98,79 persen dari 13.495 satker yang berada di 84 kementerian/lembaga (K/L).

Kemudian, pembayaran THR ASN pemda sudah dicairkan sebesar Rp7,32 triliun untuk 1,4 juta pegawai ASN daerah. Namun realisasi tersebut baru disalurkan oleh 270 pemda dari total 542 pemda atau 49,8 persen.

Menkeu berharap dalam satu hingga dua hari ke depan realisasi pembayaran THR pemda bisa meningkat agar seluruh PNS bisa mendapatkan THR sebelum hari raya.

Apalagi, pemerintah pusat juga telah menyalurkan 50 persen dari dana Treasury Deposit Facility (TDF) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp12,1 triliun.

“Tujuan pencairan TDF agar pemda memiliki kas yang cukup untuk membayarkan THR bagi ASN daerahnya,” ujarnya pula.

Selanjutnya, ia menyampaikan realisasi pembayaran THR pensiunan sudah mencapai Rp9,28 triliun untuk 3,3 juta pensiunan dari total 3,4 juta pensiunan.

Pemberian THR 2023 telah dialokasikan dalam APBN melalui K/L dengan total Rp11,7 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp17,4 triliun, serta Bendahara Umum Negara (BUN) Rp9,8 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya