Solopos.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengimbau pelaku industri untuk tidak mengeksploitasi konsumen dalam menjalankan bisnisnya.
“Bukan berarti tidak boleh cari untung, tapi tidak boleh eksploitasi konsumen. Karena industri yang eksploitasi konsumen itu tidak sustainable,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan sosialisasi UU P2SK oleh Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (13/6/2023) seperti dilansir Antara.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
Terlebih, dengan kehadiran teknologi yang memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas ekonomi, pelaku industri perlu makin bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.
Menkeu menekankan agar para pelaku industri bisa menyadari langkah yang benar, aman, dan memberikan manfaat lebih besar daripada kerugiannya.
Bendahara Negara juga mendorong pelaku industri untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan regulator. Dia meyakini regulator dan pelaku industri memiliki hubungan yang sangat dinamis.
“Karena kita sama-sama ingin industri terus berkembang, tapi kita sama-sama tidak tahu. Jadi, ada trial and error. Tapi, yang penting semuanya benar-benar jujur,” ujar Menkeu.
Hubungan regulator dan pelaku industri, sambung Menkeu, perlu dijembatani oleh Undang-Undang yang dapat menghindari terjadinya arbitrase. Dalam konteks tersebut, peran mediator diisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Kalau tidak ada regulasinya, pelaku industri bisa mengeksploitasi konsumen. Itu tidak boleh,” jelas Sri Mulyani.
UU P2SK adalah ikhtiar Pemerintah dan DPR untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia. Kementerian Keuangan meyakini sektor keuangan yang inklusif, dalam, dan stabil merupakan prasyarat utama untuk mempercepat pembangunan perekonomian nasional Indonesia.
Setidaknya, terdapat lima lingkup hal yang diatur dalam UU P2SK. Pertama, penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi. Kedua, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik.
Ketiga, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Keempat, pelindungan konsumen. Kelima, literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.
Waspadai Geopolitik
Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengimbau para pelaku usaha untuk mengantisipasi tantangan geopolitik global.
Pernyataannya tersebut merujuk pada ketegangan yang terjadi di antara Amerika Serikat dan China sebagai dua sumber ekonomi terbesar di dunia.
“Ini yang harus kita siapkan. Kalibrasikan model bisnis Anda. Anda harus menyiapkan kalau Anda harus independen, karena perusahaan harus bertanggung jawab dengan keberlanjutan bisnis,” kata Sri Mulyani kegiatan sosialisasi UU P2SK oleh Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa.
Menkeu mengatakan globalisasi mungkin membuat pelaku ekonomi memiliki pola pikir bahwa dunia tidak memiliki batasan. Pelaku ekonomi lebih berfokus pada hal-hal yang menguntungkan, efisien, dan membuat pertumbuhan bersama.
Namun, situasi akan berbeda ketika peperangan antara Amerika Serikat dan China pecah. Negara-negara ASEAN kemungkinan besar akan terjebak dalam kondisi untuk memilih keberpihakan kepada salah satunya, terutama dalam konteks perdagangan.
Meski Menkeu berharap peperangan tidak terjadi, namun ia mengimbau para pelaku usaha untuk menyiapkan skenario antisipasi dari situasi tersebut.
“Kalau tidak, kalau banyak yang memilih untuk memikirkannya nanti, mungkin bisa gelundung,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani menyatakan langkah antisipasi tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Selama menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Kementerian Keuangan selalu mempertimbangkan kondisi geopolitik ke depan.
“Jadi, kami berkoordinasi terus. Kami juga berinteraksi dengan blok Barat maupun China dan Rusia. Itu suatu keharusan,” jelas Sri Mulyani.
Kendati demikian, Bendahara Negara berpendapat situasi geopolitik global bisa juga diterima sebagai suatu peluang. Sebab, Indonesia berprinsip untuk tidak berpihak pada bangsa tertentu, melainkan bersama dengan banyak bangsa.
Oleh karena itu, pelaku ekonomi Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa tetap bertumbuh, bergerak maju, dan semakin berkembang tanpa dibatasi oleh pilihan-pilihan yang membatasi pergerakan usaha.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
