Soal Wacana Hapus Buku Kredit Macet UMKM, Ini Tanggapan Para Bos Perbankan

Solopos.com, JAKARTA – Sejumlah pimpinan perbankan memberikan tanggapan terkait wacana hapus buku dan hapus tagih kredit macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

PT Bank Permata Tbk. (BNLI) menyatakan praktik hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM bisa dilakukan setelah melakukan upaya penagihan paling optimal. Direktur Utama Bank Permata Meliza M. Rusli mengatakan pihaknya sudah memiliki kebijakan terkait hapus buku maupun hapus tagih, termasuk terkait upaya restrukturisasi bagi para debitur terpilih.

Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani

“Kami terus mempertimbangkan berbagai aspek dan kriteria serta syarat yang harus terpenuhi. Misalnya pengoptimalan upaya-upaya yang sesuai ketentuan bank untuk memperoleh kembali aset produktif yang diberikan,” ujarnya.

Di samping itu, dia mengatakan Bank Permata juga terus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi dan mitigasi risiko kredit hingga soal besarnya kecukupan pencadangan/CKPN. Lebih lanjut, Meliza menilai dampak dari kebijakan ini bergantung kepada kebijakan masing-masing bank yakni sudah seberapa besar bank membentuk pencadangan terhadap kredit UMKM.

Dirinya pun turut meluruskan soal beda perlakuan antara penghapusbukuan dan penghapus tagihan berbeda, di mana hapus buku hanya menghapus catatan dalam neraca bank sementara tidak menghapus hak tagih bank terhadap kewajiban debitur.
“Dengan demikian, ada potensi pendapatan di kemudian hari apabila penagihan berhasil dilakukan, meskipun sudah tidak terdapat dalam neraca bank,” sebutnya.

Jika sebuah bank telah melakukan pencadangan hingga 100 persen dari nilai kredit UMKM tersebut, maka jumlah kerugian yang akan menggerus modal bank menjadi minimal atau tidak ada sama sekali karena sudah dicadangkan sebelumnya. Namun, apabila pencadangan yang disediakan di bawah 100 persen, maka penghapusbukuan ini akan timbul sebagai kerugian dan pada akhirnya menggerus modal bank. “Dampaknya terhadap perbankan nasional dapat dilihat dari seberapa besar coverage CKPN yang sudah disediakan saat ini apabila kredit UMKM dengan nilai di bawah Rp500 juta tersebut dihapusbukukan,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah perbankan baik swasta maupun BUMN kerap menyinggung soal potensi moral hazard di tengah wacana penghapusbukuan dan penghapus tagihan kredit macet di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jika menggunakan regulasi pemerintah. Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badaruddin misalnya, yang mengatakan diperlukan ketentuan turunan agar proses hapus buku dan hapus tagih berjalan tertib.

“Selain itu yang terpenting adalah upaya menghindari potensi moral hazard. Hapus buku serta hapus tagih ditentukan ke debitur yang benar-benar berusaha keras restrukturisasi tapi belum membuahkan hasil,” katanya dalam paparan kinerja Bank Mandiri pada Senin (31/7/2023).

Wakil Direktur Utama Danamon Honggo Widjojo Kangmasto juga berharap aturan ini ditujukan pada debitur yang sudah bekerja sama dan berupaya secara maksimal melakukan langkah-langkah upaya restrukturisasi. “Jika, semua dihapus bukukan, sepertinya kurang bijak,” ujarnya pada Paparan Kinerja Keuangan Danamon Semester I-2023, Senin (31/7/2023).