Solopos.com, SOLO — Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas) angkat bicara soal TikTok Shop yang belakangan ramai diperbincangkan dan dikeluhkan karena dianggap memukul usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.
Zulhas menegaskan platform digital tidak boleh menjadi produsen. Hal itu dia sampaikan saat kepada awak media sesuai acara Pasar Murah dan penyalurkan bantuan sosial (bansos) beras di Pasar Legi, Kota Solo, pada Minggu (24/9/2023).
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Zulhas menyebut saat ini pihaknya tengah mengatur mengenai platform digital TikTok beroperasi sebagai media sosial dan e-commerce atau social commerce. Perlu ada aturan mengenai platform ini sehingga bisa melindungi produk UMKM.
“Ya, memang harus kami tata, diatur, agar UMKM kita, pasar-pasar kita tidak sepi. Mudah-mudahan, satu Minggu lagi sudah selesai, lagi ditata, lagi diatur,” terang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Lebih lanjut, Zulhas menyebut skema aturan tersebut misalnya barang impor yang boleh dijual hanya barang yang tidak diproduksi dalam negeri.
“Ya misalnya, yang boleh nanti dijual dari impor, namanya positive list, kita enggak punya [barangnya]. Yang kita punya harus [dari] dalam negeri, misalnya seperti itu,” tambah Zulhas.
Kemudian Zulhas juga kembali menegaskan platform digital tidak bisa memproduksi produk mereka sendiri. “Kedua, platform digital enggak bisa jadi produsen, tidak bisa, ya kira-kira diatur seperti itu,” tambah dia.
Dilansir dari Bisnis.com, ICT Institute menilai TikTok Shop telah mengancam UMKM yang kalah saing karena barang di social commerce asal China tersebut dijual sangat murah.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai eksistensi TikTok memberi mudarat tanpa memberi peluang bagi perbaikan bagi ekonomi dalam negeri.
Pemerintah harus berani untuk melakukan pemblokiran atau bahkan menutup aplikasi itu. “Toh, kita masih punya banyak platform e-commerce yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan UMKM,” ujar Heru, Rabu (20/9/2023).
Sebelumnya, para pedagang di Pasar Tanah Abang mendesak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki untuk menutup Tiktok Shop.
Para pedagang beralasan, mereka tidak bisa bersaing dengan barang-barang yang dijual di Tiktok karena harganya terlalu murah.
Heru menilai praktik penggabungan antara e-commerce dan media sosial menjadi social commerce seperti yang dilakukan oleh TikTok Shop telah menciptakan banyak masalah.
Seperti pembayaran kepada UMKM yang telat dan banjirnya produk-produk impor yang semakin menyulitkan produsen dalam negeri.
Pemerintah lanjutnya disarankan untuk makin jeli melihat praktik lalu-lintas perdagangan antar negara melalui TikTok Shop. Sebab, pada kenyataannya, bukan produk nasional yang dijual, melainkan justru banyak produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.
Dia menambahkan pemerintah juga perlu mengatur untuk menjaga data pribadi masyarakat. Jangan sampai data pribadi masyarakat dianalisis menggunakan big data yang pada gilirannya berdampak terhadap masuknya produk-produk asing ke Indonesia.
Lebih jauh Heru meminta pemerintah perlu membuat aturan secara tegas untuk setiap layanan yang ditawarkan oleh suatu platform. Jadi, satu aplikasi harus patuh terhadap beberapa aturan berbeda sesuai regulasi yang mengatur layanan-layanan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut.
Pemerintah juga perlu membuat batasan-batasan yang jelas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh platform social commerce. Misalnya, perdagangan lintas batas, aturan perpajakan, dan lain sebagainya.
Intinya, pemerintah harus membuat regulasi yang berpihak pada pengembangan produk nasional dan perkembangan UKM. “Aturan main harus jelas dan tegas, tujuan utamanya adalah bagaimana ekonomi digital di Indonesia meningkat,” terang Heru.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
