Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah akan terus memantau ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memastikan kelanjutan program bantuan pangan untuk masyarakat yang membutuhkan.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Rabu (20/3/2024), untuk meninjau ketersediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
“Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita, ada anggaran ndak. Kalau ada akan diteruskan, tapi enggak janji, belum janji saya. Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI di Jakarta, Rabu seperti dilansir Antara.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan ini adalah Ketua Komisi V DPR RI Lassarus, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson, dan Pj Wali Kota Singkawang Sumastro.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran program bantuan sosial (bansos) per 29 Februari 2024 mencapai Rp22,5 triliun.
“Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp9,6 triliun tahun lalu ke Rp22,5 triliun, atau naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (19/3/2024) seperti dilansir Antaranews.
Menurutnya, peningkatan realisasi belanja bansos utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I pada Januari dan penyaluran program Kartu Sembako pada Februari.
Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan sebesar Rp12,8 triliun untuk kedua program tersebut yang diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program PKH dan 18,7 juta KPM untuk program Kartu Sembako.
Kemudian, anggaran bansos juga disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp7,7 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,7 juta peserta.
Bansos juga digunakan untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi seribu siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 105,1 ribu mahasiswa dengan anggaran Rp0,9 miliar yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Bansos PIP dan KIP juga disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag) dengan jumlah penerima manfaat masing-masing 1,4 juta siswa dan 11,1 ribu mahasiswa dengan anggaran Rp1,1 triliun.
Realisasi berikutnya yaitu untuk tanggap darurat bencana sebesar Rp0,8 miliar yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.
Bansos merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan bergejolak, di mana anggarannya termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) bersamaan dengan kebijakan subsidi. Untuk 2024, anggaran perlinsos ditetapkan senilai Rp493,5 triliun.
Sri Mulyani mengatakan intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
