SOLOPOS.COM - Ilustrasi dapur minimalis nan rapi. (freepik)
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bakal membangun satu rumah produksi bersama di masing-masing kecamatan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Wahyu Kristina menyebut rumah produksi atau dapur bersama UMKM bakal dilakukan pada tahun ini.
“Tahun ini ada satu rumah produksi atau dapur bersama di Kecamatan Banjarsari. Idealnya setiap kecamatan ada,” terang Ina, sapaan akrabnya, saat dihubungi Solopos.com, pada Senin (26/2/2024).
Lebih lanjut, Ina menguraikan tujuan utama rumah produksi bersama adalah untuk menyediakan dapur yang higienis. Baik dari sisi lokasi maupun peralatan untuk membantu UMKM.
Lebih lanjut, Ina menguraikan tujuan utama rumah produksi bersama adalah untuk menyediakan dapur yang higienis. Baik dari sisi lokasi maupun peralatan untuk membantu UMKM.
Terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki peralatan lengkap dan dapur bersih sesuai standar legalitas.
“Yang utama menyediakan dapur higienis. Baik lokasi maupun peralatan yang membantu para umkm yang tidak memiliki peralatan lengkap dan dapur yang bersih sesuai standar legalitas,” kata dia.
Pihaknya mengaku telah mengaungkan program dapur bersama sejak 1,5 tahun lalu pada setiap diskusi dengan Pemkot Solo ataupun stakeholders terkait.
Menurut Iman salah satu unsur legalitas usaha yaitu sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT).
“Perizinan PIRT tidak bisa dicapai oleh pelaku UMKM yang hampir sebagian tempat produksinya tidak sesuai standar yang diwajibkan oleh Dinas Kesehatan. Asumsinya kalau harus sesaui standar PIRT semua harus keramik. Tempat cuci harus minimal berjarak 5 kilometer dari kamar mandi dan semua harus dikerjakan di atas dengan ketinggian minimal 1 meter dari lantai,” terang Iman saat dihubungi Solopos.com.
Jika standar ini menjadi kewajiban, tentu menurut dia pelaku UMKM yang tinggal di gang sempit dan permukimam padat penduduk dan ukuran yang kecil tentu menjadi masalah.
“Kalaupun rumah memenuhi standar berarti UMKM harus renovasi yang biaya habis minimal Rp5jt. Tentu akan berpikir ulang habis Rp5jt mending untuk modal agar dagangan bisa muter,” terang dia.
Lebih lanjut dia berharap program tersebut bakal menggandeng komunitas agar terjalin kerja sama yang baik.