SOLOPOS.COM - Ilustrasi penerimaan barang oleh kurir. (freepik).
Solopos.com, SOLO – Rencana pencabutan status pandemi Covid-19 oleh pemerintah diperkirakan berdampak pada peningkatan permintaan barang dan jasa. Kondisi ini berpotensi memicu demand pull inflation pada pertengahan 2023.
Pemerintah berencana mencabut status pandemi Covid-19 pada akhir Juni. Hal ini sebagai tindak lanjut keputusan WHO yang mencabut status darurat Covid-19. Terlebih, grafik kasus Covid-19 di Tanah Air melandai sejak akhir 2022.
Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah beraktivitas pada tahun lalu. Bahkan, kini kondisi perekonomian sektor UMKM kembali normal setelah mendapat suntikan dari pemerintah dan organisasi nirlaba. “Permintaan barang dan jasa bakal melonjak tajam. Masyarakat yang terkungkung selama lebih dari tahun bakal lebih leluasa beraktivitas,” kata pengamat ekonomi asal UNS, Bhimo Rizki Samudro, Kamis (15/6/2023).
Lonjakan permintaan barang dan jasa berimbas pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Kondisi ini berimpilkasi pada kenaikan harga bahan pangan. Apabila permintaan sangat tinggi di pasaran maka berpotensi terjadi demand pull inflation pada pertengahan 2023.
Karena itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Solo harus bergerak cepat untuk mengantisipasi terjadinya demand pull inflation. “Jadi pemerintah harus melakukan upaya pencegahan dini untuk mengerem tingkat permintaan barang dan jasa. Jika bisa dilakukan, laju inflasi bisa dikendalikan secara maksimal,” papar dia.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Solo mencatat angka inflasi di Solo melandai dari 0,27 persen pada April menjadi 0,19 persen pada Mei. Angka inflasi pada Mei merupakan terendah sejak Januari 2023. Pada Januari, laju inflasi di Solo sebesar 0,32 persen, Februari sebesar 0,48 persen, Maret sebesar 0,24 persen.
Dari 6 kota di Jawa Tengah yang dihitung angka inflasinya, semua kota mengalami inflasi, termasuk Kota Solo. Meski naik, namun angka inflasi di Kota Solo paling rendah dibanding kota lain di Jawa Tengah.