SOLOPOS.COM - Ilustrasi minyak goreng. (Freepik)
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah akan melibatkan sekitar 70 produsen minyak goreng dalam kebijakan penyediaan 1,2 miliar liter minyak goreng subsidi seharga Rp14.000 per liter. Dalam tahap awal pelaksanaan kebijakan, 5 perusahaan telah dilibatkan.
“Kami akan mencoba melibatkan setidaknya 70 [perusahaan] industri minyak goreng dan 225 packer. Namun untuk pertama ini kita libatkan dulu 5 perusahaan besar untuk segera mengalokasikan minyak goreng kemasan sederhana,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam konferensi pers virtual seperti dilansir Bisnis.com, Rabu (5/1/2022).
Lutfi mengatakan operasi pasar minyak goreng murah sejatinya telah berjalan sejak akhir 2021 untuk mengantisipasi momen Natal dan Tahun Baru.
Para produsen yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) berkomitmen menyediakan 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana yang didistribusikan melalui 47.000 gerai ritel modern.
Para produsen yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) berkomitmen menyediakan 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana yang didistribusikan melalui 47.000 gerai ritel modern.
“Hari ini penyaluran sudah mencapai 4 juta liter. Jadi masih ada 7 juta liter yang berjalan. Kami akan rencanakan untuk memperluas penyaluran dengan menggandeng 5 produsen yang sudah siap dengan kemasannya,” tambah Lutfi.
Baca Juga: Premium Tak Jadi Dihapus, Anggaran Kompensasi Diprediksi Membengkak
“Mudah-mudahan produksi akan segera berlangsung dan tidak akan lebih lama daripada awal minggu depan,” katanya.
Kebutuhan anggaran untuk subsidi minyak goreng diperkirakan mencapai Rp3,6 triliun ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN). Pemerintah memastikan anggaran subsidi berasal dari dana pungutan ekspor produk minyak sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Baca Juga: Meningkat 49 Persen, Sebanyak 2,12 Juta Orang Gunakan KA Saat Nataru
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman memastikan kesiapan dana untuk program subsidi ini.
“Kondisi ketersediaan dana BPDPKS untuk bisa mendanai program ini Insyaallah bisa dilakukan sampai dengan 6 bulan ke depan,” kata Eddy.
Kinerja penghimpunan dana BPDPKS sendiri mencetak nilai tertinggi sampai 17 Desember 2021, seiring dengan tingginya harga CPO. Pungutan ekspor yang terkumpul tercatat mencapai Rp69,72 triliun yang bersumber dari ekspor CPO dan turunannya senilai US$28,99 miliar.
Dari sisi penyaluran dana, BPDPKS telah mengeluarkan Rp51,86 triliun untuk program biodiesel pada 2021 dan Rp6,59 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat selama kurun 2016 sampai 2021.