Solopos.com, SOLO — Terhambatnya sertifikasi halal sebagian besar rumah pemotongan hewan (RPH) di Soloraya menyebabkan sebagian UMKM kuliner belum mendapatkan sertifikasi halal mereka.
Koordinator Konsultan Pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Solo, Teguh Wiji Setiahadi, mengatakan masih banyak RPH di Soloraya yang belum bersertifikat halal.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
“Karena minimnya sosialisasi dan tahun-tahun kemarin belum ada kewajiban, itu sebabnya mulai digalakkan tahun ini sertifikasi halal untuk industri RPH,” papar Teguh saat ditemui Solopos.com di kantornya, Jumat (23/2/2023).
Dia mengatakan usaha yang dilakukan untuk mengajak RPH memiliki sertifikasi halal adalah dengan gencar melakukan sosialisasi.
Teguh juga menambahkan sejak 2021 lalu prosedur pengajuan sertifikat halal bagi UMKM kuliner telah dipermudah lewat program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dari BPJPH Kementerian Agama.
Program ini khusus untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp2 miliar dan modal kurang dari Rp1 miliar. Beberapa kemudahan dari program Sehati adalah UMKM bisa mendaftarkan produk-produk mereka secara online lewat aplikasi SiHalal.
Selanjutnya, proses audit tidak perlu mengunjungi lokasi produksi makanan/minuman yang didaftarkan. Pendaftaran dilakukan per produk dari UMKM yang mendaftar.
“Data-data produk yang didaftarkan untuk sertifikat halal lewat Sehati itu bisa dikirimkan melalui aplikasi SiHalal. Namun datanya harus jelas, meliputi foto bahan makanan sampai pengolahan dan hasil akhirnya,” imbuh Teguh.
Teguh mengatakan aturan sertifikasi halal salah satunya adalah sumber bahan makanan juga harus melewati prosedur yang sudah halal. “Banyak yang perlu direvisi karena dari RPH-nya belum halal,” kata dia.
Pada 2022, program Sehati di Soloraya sudah diikuti oleh 100 UMKM yang mendaftarkan produk-produknya sementara awal tahun 2023 ini PLUT sudah mendaftarkan 125 UMKM untuk mengikuti Sehati.
Teguh menjelaskan sasaran program ini nantinya bukan hanya produk kuliner saja tetapi segala jenis produk UMKM. “Saat ini yang gratis lewat Sehati baru makanan, minuman, dan obat tradisional,” paparnya.
Sertifikasi halal makin gencar dan dipermudah aksesnya karena tren industri halal yang makin besar di Indonesia. Potensi pengembangan industri halal semakin besar, tambah Teguh, karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia.
“Pasar ini seharusnya kita kejar agar wisata halal pun bisa tercipta ekosistemnya di sini,” papar dia.
Seorang pemilik UMKM di Karanganyar, Afif Arya Wibawa, mengatakan sulit mendapatkan sertifikat halal untuk usaha makanannya.
“Aku punya usaha minuman coklat itu sudah dapat sertifikat halal tapi yang makanan belum karena RPH langgananku belum punya sertifikatnya. Sulit mencari RPH dengan sertifikat halal karena sangat sedikit,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com.
Afif mengakui sosialisasi sertifikat halal memang masih belum maksimal.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
