SOLOPOS.COM - Menteri BUMN Erick Thohir saat Konferensi Pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023). (Istimewa/BUMN).
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus memperdalam upaya bersih – bersih di tubuh sejumlah perusahaan negara, salah satunya yakni soal pengelolaan dana pensiun (Dapen) BUMN.
Setelah kasus Jiwasraya dan Asabri, kini perluasan audit terhadap Dana Pensiun BUMN terus dilakukan.
“Setelah kasus Jiwasraya, saya curiga dan khawatir ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN,” ujar Erick dalam Konferensi Pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023), mengutip rilis yang dikirimkan kepada Solopos.com, Rabu (4/10/2023).
Atas dasar kecurigaan itu, Erick menyebutkan, dirinya memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung dana – dana pensiun BUMN.
Berdasarkan pengecekan tersebut, ternyata dari 48 dana pensiun di BUMN, sebanyak 34 di antaranya, atau 70% berada dalam kondisi tidak sehat.
Atas temuan itu, Erick terus bergegas. Kali ini, ia meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu.
Audit BPKP itu, kata Erick, dilakukan secara bertahap. Tahap awal, dilaksanakan pada empat Dapen BUMN. Keempat Dana Pensiun di BUMN tersebut, ujar Erick, mengalami kerugian Rp300 miliar.
Penyebabnya diduga karena penyimpangan pada investasinya. “Ini amat sangat mengecewakan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab,” kata Erick geram.
Lebih jauh, Erick pun meminta Jaksa Agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan Dana Pensiun itu tanpa pandang bulu.
“Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main – main dengan nasib para pensiunan,” tegas Erick.
Atas perkembangan ini, Erick menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang telah membantu Audit Dana Pensiun BUMN tersebut.