SOLOPOS.COM - Ilustrasi membeli rumah KPR. (freepik).
Solopos.com, SOLO — Bank Mandiri memiliki strategi tersendiri untuk melakukan penjualan Kredit Permiikan Rumah (KPR) di tengah ancaman resesi yang diperkirakan terjadi pada 2023.
Fokus untuk memasarkan KPR dengan segmen perumahan kecil menjadi salah satunya.
Menurut Vice President Bank Mandiri Area Solo, Mahfud Effendi, kepada Solopos.com, Jumat (20/1/2023), ancaman resesi pada 2023 membuat Bank Mandiri memiliki beberapa strategi untuk menjual KPR mereka.
“Persiapan Bank Mandiri dalam penjualan KPR dalam kondisi resesi ada beberapa fokus yang akan kami garap. Yang pertama adalah segmen perumahan kecil termasuk KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan Perumahan Menengah (nominal Rp500 juta hingga Rp2 miliar),” jelas Mahfud Effendi.
“Persiapan Bank Mandiri dalam penjualan KPR dalam kondisi resesi ada beberapa fokus yang akan kami garap. Yang pertama adalah segmen perumahan kecil termasuk KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan Perumahan Menengah (nominal Rp500 juta hingga Rp2 miliar),” jelas Mahfud Effendi.
Strategi lain yang disiapkan oleh Bank Mandiri adalah untuk mengincar pembeli di usia muda atau Generasi Milenial. Bank Mandiri bahkan memiliki program khusus yaitu KPR Merdeka.
“Fokus kami pada first buyer dan usia muda atau kaum millenials. Salah satunya dengan program khusus salah satunya dengan KPR Merdeka, yang menyajikan beberapa diskon mulai dari biaya provisi sampai premi asuransi,” jelasnya.
“Perumahan merupakan kebutuhan premier masyarakat dengan kebutuhan backlog secara nasional masih 14,3 juta rumah, jadi kami melihat adanya strategi untuk memasarkan KPR masih cukup luas,” ulasnya.
Backlog merupakan prespektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal, yaitu satu keluarga menghuni satu rumah.
Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Sebelas Maret (UNS) dan juga Pengamat properti Solo, Ariyanto Adhi Nugroho, kepada Solopos.com, Kamis (19/1/2023), mengatakan pemerintah sudah melakukan beragam upaya untuk mengurangi backlog.
Salah satunya dengan Bank Indonesia (BI) melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka atau Down Payment (DP) kredit atau pembiayaan properti dan kendaraan bermotor menjadi 0 persen.
“Harapannya masyarakat bisa melakukan pemenuhan kebutuhan perumahan, mengingat backlog perumahan relatif masih besar secara Nasional,” ujar Ariyanto.