SOLOPOS.COM - ilustrasi mal atau pusat perbelanjaan (freepik)
Solopos.com, JOGJA — Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan memberatkan pelaku usaha dan pembeli, di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DIY, Surya Ananta mengatakan seperti halnya APPBI Pusat, APPBI DIY menyayangkan rencana Pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% pada 2022, di tengah pandemi Covid-19.
“Kebijakan tersebut masih proses ya, belum final. Kami seperti halnya di Pusat, mengharapkan tidak ada kenaikan seperti itu. Kondisi saat ini dapat dikatakan, kami bangkit saja belum. Akan semakin berat pastinya kalau diterapkan itu,” ucap Ananta, Kamis (7/10/2021) seperti dilansir Harian Jogja.
Baca Juga: Negara Miskin Sulit Akses Vaksin, Corona Masih Berbahaya
Baca Juga: Negara Miskin Sulit Akses Vaksin, Corona Masih Berbahaya
Ananta mengatakan jika kebijakan tersebut berjalan nantinya, dampak yang pasti dirasakan harga barang akan ikut naik. Tidak hanya pembeli yang akan merasakan dampaknya, produsen atau pelaku usaha juga akan merasakan dampaknya.
“Bisa membuat daya beli masyarakat turun, jika harga naik. Kondisi sekarang daya beli juga belum baik. Dampaknya nanti juga ke produsen, omzet mereka bisa bergeser atau berkurang, karena end user tidak mengakses barang [tidak membeli]. Harapan kami ditunda dulu, biar kami menata diri,” ucapnya.
Dia mengungkapkan untuk mal kondisi di DIY saat ini, baru merangkak naik jumlah kunjungannya. Namun, belum juga maksimal karena karakter mal di DIY untuk pengunjung, banyak didukung dari kunjungan orang luar daerah. Saat ini untuk jumlah kunjungan tersebut masih terbatas. “Ketika objek wisata itu mulai dibuka, mal merasakan efeknya juga, tetapi saat ini kan masih terbatas,” ujarnya.
Baca Juga: Ekonomi Nasional Masih Landai, Laba Bersih PT KBI Tumbuh 55%
Belum mulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk mahasiswa juga cukup berpengaruh untuk mal bangkit lagi. Menurutnya mahasiswa turut memberi dampak pada kunjungan mal. “Mahasiswa daya belinya juga cukup bagus saat ini, mereka ada yang punya usaha sendiri, sumber pendapatan sendiri juga,” ucapnya.
Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY, Y. Sri Susilo menilai rencana untuk menaikkan PPN memang dilematis. Di satu sisi sebagai upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak, namun jika melihat kondisi sekarang menurutnya kurang tepat.
“Kondisi dampak pandemi belum pulih, kalau jalan tengah ya ditunda dulu. Niscaya nanti akan dinaikkan, tapi kalau 2022 belum tepat. Kalau sudah pulih ekonomi, usaha jalan bisa nanti dihitung dilihat lagi kenaikan berapa persen,” ucapnya.
Susilo mengatakan dengan rencana jika nantinya PPN naik, seperti halnya Ananta, mengkhawatirkan demand akan turun. “Masalah momentum saja, saat ini kurang tepat. dua sampai tiga ini mungkin mobilitas berjalan, namun tidak bisa jadi indikasi. Wisata masih banyak yang tutup, artinya belum sepenuhnya pulih. Terkait mal, orang kan banyak masihan yang lebih memilih online sekarang,” ujarnya.