SOLOPOS.COM - Ilustrasi pajak (freepik.com)
Solopos.com, SOLO — Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Kick Off Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (19/11/2021), menegaskan pentingnya reformasi perpajakan.
Melalui rilis yang dikirim kepada media, Jumat (19/11/2021), Menteri Sri Mulyani mengatakan reformasi pajak perlu dilakukan untuk mendukung upaya mewujudkan Indonesia maju.
Indonesia maju bisa diartikan sebagai cita-cita menjadi negara high income dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. “Di masa bonus demografi menjadi momentum reformasi untuk penguatan fondasi dan daya saing dibutuhkan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal yang berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani melanjutkan, di tengah upaya mewujudkan Indonesia maju, pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian dan menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan. Pada 2020 lalu, pertumbuhan ekonomi terkontraksi -2,07%. Angka tersebut jauh di bawah ekspektasi APBN 5,3%. Penerimaan pajak melemah, yakni hanya mencapai 8,33%. Sementara defisit dan rasio utang meningkat tajam.
Sri Mulyani melanjutkan, di tengah upaya mewujudkan Indonesia maju, pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian dan menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan. Pada 2020 lalu, pertumbuhan ekonomi terkontraksi -2,07%. Angka tersebut jauh di bawah ekspektasi APBN 5,3%. Penerimaan pajak melemah, yakni hanya mencapai 8,33%. Sementara defisit dan rasio utang meningkat tajam.
Sampai dengan saat ini, APBN telah bekerja keras untuk menahan agar kondisi tersebut bisa ditekan. “Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi dampak pemulihan perekonomian pascapandemi yang masih dibayangi ketidakpastian, reformasi perpajakan yang mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel menjadi semakin diperlukan,” tegas Sri Mulyani.
Baca Juga: Pakaian Impor Makin Mahal, Konsumen Bisa Beralih ke Produk Lokal
KPP Pratama Solo membuka gerai layanan di MPP Jenderal Sudirman Solo yang diresmikan oleh Wali Kota FX Hadi Rudyatmo, pada, Senin (17/8/2020). Bergabung dengan perizinan maupun pelayanan publik lain di gedung bekas Bank Danamon kawasan Gladak, Solo.
Sementara, KPP Pratama Karanganyar memulainya awal pekan ini. Pembukaan gerai layanan pajak di MPP ditandai dengan penandatangan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan para pemangku kebijakan setempat.
Gedung MPP Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Ngaliyan, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar. Bangunannya berada di bawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar.
MPP Kabupaten Karanganyar merupakan wujud pengintegrasian layanan publik yang didukung oleh sejumlah lembaga pemerintah mulai dari Kementerian, hingga Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Kabupaten Karanganyar. Tujuan diselenggarakannya MPP merupakan upaya peningkatan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
Baca Juga: Potensi Ekonomi Ponpes Soloraya Dinilai Cukup Menjanjikan
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II, Wiratmoko, melalui keterangan persnya, Selasa (16/11/2021), mengatakan pembukaan layanan di mal sesuai dengan PER-04/PJ/2019 tentang Layanan Pajak Tertentu Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ada beberapa layanan yang disediakan.
Di antaranya pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP), cetak ulang kartu NPWP, dan aktivasi electronic filing identification number (Efin). “ Dengan adanya MPP ini masyarakat diharapkan memperoleh kemudahan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak, khususnya yang ada di Kabupaten Karanganyar,” terangnya.
Setelah Karanganyar, dua kabupaten lain yakni Klaten dan Sukoharjo secepatnya menyusul. Namun, sampai saat ini masih menunggu proses pembangunan gedung MPP di kabupaten setempat.
“Segi positifnya warga negara yang datang ke MPP bisa lebih mudah mengurus semuanya dengan cepat. Bisa mengurus pajak, BPJS, Paspor, dan lainnya. Di Karanganyar ada 24 instansi yang turut membuka gerai di sana,” terang Wiratmoko.