Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sekitar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan anggaran tersebut akan digunakan untuk persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
“Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden meminta tanah untuk investor dipersiapkan,” ungkap Isa di Jakarta, Selasa (21/3/2023) seperti dilansir Antara.
Kendati demikian, ia menjelaskan permintaan tersebut belum difinalkan lantaran terdapat kemungkinan kenaikan jumlah tambahan anggaran.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022), menyebutkan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) mencapai Rp23,6 triliun pada 2023.
“Pada 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi,” kata Suharso.
Suharso menjelaskan alokasi anggaran IKN terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp20,8 triliun untuk sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan IKN pada 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan dilakukan dengan anggaran Rp20,8 triliun dari APBN, termasuk untuk air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.
“Mudah-mudahan pada 2024 KIPP tahap pertama ini bisa selesai,” ujar Basuki.
Sebelumnya, Kemenkeu menyiapkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk mendukung pelaksanaan persiapan proyek Ibu Kota Negara (IKN).
“PT SMI akan berperan strategis dalam penyusunan inovasi pembiayaan penyediaan infrastruktur terhadap Otorita IKN,” kata Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Kepercayaan pemerintah terhadap PT SMI merupakan afirmasi terhadap kinerja PT SMI dalam menjalankan berbagai mandat persiapan 20 proyek infrastruktur dari berbagai variasi sektor antara lain rumah sakit, pengelolaan limbah B3, pengelolaan sampah, akses broadband, transportasi, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Selain proyek IKN, ia menyampaikan pemerintah juga telah menunjuk PT SMI sebagai Country Platform Manager untuk mengelola pembiayaan mekanisme transisi energi di Indonesia pada Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bali beberapa waktu lalu.
Kepercayaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kemenkeu atas capaian platform SDG Indonesia One, yaitu sebuah platform keuangan campuran untuk membiayai proyek-proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang telah dikelola oleh PT SMI sejak tahun 2018.
Edwin berpendapat PT SMI sejauh ini telah berhasil meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia melalui perannya sebagai Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform Manager.
Untuk itu, PT SMI perlu secara ambisius dan agresif melakukan tindak lanjut atas berbagai dukungan yang diberikan kepada Indonesia dalam agenda transisi energi.
Hingga Februari 2023, PT SMI telah bekerja sama dengan 17 lembaga mitra untuk menyusun strategi pembiayaan dan investasi transisi energi melalui dukungan-dukungan yang tersedia baik dalam bentuk dana komersil maupun non-komersil seperti dana hibah maupun bantuan teknis.
Lembaga yang menjadi mitra PT SMI dalam perannya sebagai ETM Country Platform Manager terdiri dari lembaga multilateral, bilateral, bank, filantropi, dan think tank.
Dalam menyusun skema pembiayaan dan investasi transisi energi di Indonesia, aspek lingkungan dan sosial merupakan prioritas.
PT SMI bersama dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) telah menyusun Strategic Environmental and Social Assessment atau Kajian Lingkungan dan Sosial Strategis.
Dalam kajian tersebut, akan dilakukan audit, identifikasi risiko, dan penyiapan rencana mitigasi risiko dari aspek lingkungan dan sosial sebagai dasar rekomendasi skenario transisi energi.
“Kajian ini dilakukan untuk mencapai tujuan transisi energi di Indonesia agar dapat dilakukan secara adil dan terjangkau” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
